PONTIANAK INFORMASI – Kemandirian finansial rumah sakit daerah masih menjadi tantangan besar di Indonesia. Dari ratusan rumah sakit daerah yang ada, baru sekitar 20 hingga 25 rumah sakit yang dinilai mampu mandiri secara keuangan tanpa bergantung penuh pada dukungan anggaran pemerintah daerah.
Isu tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVI Asosiasi Rumah Sakit Daerah Seluruh Indonesia (ARSADA) yang digelar di Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis (11/6).
Ketua ARSADA Kalbar, Hary Agung Tjahyadi, mengatakan tingkat kemandirian rumah sakit daerah saat ini masih sangat beragam. Ada yang sudah mandiri, sedang menuju mandiri, hingga yang masih bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Perkiraan sementara baru sekitar 20 sampai 25 rumah sakit di Indonesia yang mandiri. Selebihnya belum mandiri. Artinya pendapatannya masih belum mampu menutupi seluruh biaya operasional,” kata Hary.
Menurut dia, rumah sakit berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dapat dikategorikan mandiri apabila pendapatannya mampu menutup lebih dari 80 persen kebutuhan operasional.
Hary yang juga Direktur RSUD Soedarso Pontianak menyebut rumah sakit yang dipimpinnya telah mencapai tingkat kemandirian sekitar 86 persen. Dalam beberapa tahun terakhir, pendapatan BLUD RSUD Soedarso meningkat sehingga porsi dukungan APBD secara bertahap berkurang dan lebih difokuskan untuk pengembangan fasilitas serta belanja modal.
Meski demikian, ia menegaskan dukungan pemerintah daerah tetap diperlukan, terutama bagi rumah sakit yang belum mampu menutup seluruh biaya operasionalnya secara mandiri.
“Dukungan pemerintah daerah masih sangat penting, baik untuk penyediaan sarana, prasarana maupun alat kesehatan,” ujarnya.
Selain persoalan keuangan, kualitas pelayanan juga menjadi tantangan yang dihadapi rumah sakit daerah. Hary menilai tingginya jumlah pasien peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau BPJS Kesehatan menuntut rumah sakit meningkatkan kecepatan dan kualitas layanan.
“Bukan hanya soal teknologi, tetapi juga bagaimana mengelola hospitality, keramahan kepada pasien, dan kecepatan pelayanan. Ini yang masih menjadi tantangan rumah sakit daerah,” katanya.
Di RSUD Soedarso, jumlah pasien rawat jalan setiap hari mencapai 800 hingga 1.000 orang. Sementara pasien yang datang melalui Instalasi Gawat Darurat (IGD) berkisar 80 hingga 120 orang per hari. Tingginya kunjungan tersebut turut berdampak pada tingkat keterisian tempat tidur.
“Nah ini saya kira tantangan juga untuk rumah sakit daerah, agar memberikan pelayanan lebih cepat. Sekali lagi ya, menambah sarana-prasarana dan juga menambah SDM,” tambahnya.
Sementara itu, Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, mengakui RSUD Soedarso masih kerap mengalami kepadatan karena menjadi rumah sakit rujukan utama dari berbagai daerah di Kalbar.
“Permasalahannya sekarang sering penuh tempat tidurnya karena pasien dari mana-mana dirujuk ke Soedarso,” kata Norsan.
Ia menyebut saat ini RSUD Soedarso memiliki 585 tempat tidur rawat inap dan masih dapat ditingkatkan hingga sekitar 680 tempat tidur. Pemprov Kalbar berharap keberadaan rumah sakit baru di Kabupaten Kubu Raya dapat membantu mengurangi beban rujukan ke RSUD Soedarso.
Di sisi lain, Pemprov Kalbar juga masih menghadapi persoalan pemerataan dokter spesialis di seluruh kabupaten dan kota. Menurut Norsan, kebutuhan dokter spesialis belum sepenuhnya terpenuhi meski berbagai program telah dijalankan, termasuk program hospital base dan pembukaan pendidikan dokter spesialis di Universitas Tanjungpura.
“Untuk pemerataannya kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Namun memang kita masih kekurangan dokter spesialis,” tutupnya.
Rakernas XVI ARSADA yang berlangsung pada 11–13 Juni 2026 mengusung tema “Mewujudkan RSUD Unggul melalui Transformasi Tata Kelola serta Reformasi Pelayanan Berbasis Penguatan SDM dan Keuangan”. Kegiatan ini diikuti perwakilan rumah sakit daerah dari berbagai provinsi di Indonesia serta dirangkai dengan seminar, diskusi, pameran rumah sakit daerah, dan pameran alat kesehatan.
