PONTIANAK INFORMASI – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyebut perempuan memiliki peran dominan dalam menggerakkan perekonomian Kota Pontianak. Berdasarkan data Pemerintah Kota Pontianak, lebih dari 72 persen pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kota itu merupakan perempuan.
Hal itu disampaikan Edi saat membuka Rapat Kerja Cabang (Rakercab) II Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Kota Pontianak, Talkshow dan Gelar Produk UMKM 2026 di Aula Rumah Dinas Wali Kota Pontianak, Jumat (17/7).
“Pelaku UMKM di Kota Pontianak itu lebih dari 72 persen adalah perempuan. Ini menunjukkan peran perempuan dalam perekonomian Kota Pontianak sangat signifikan,” kata Edi.
Menurutnya, perempuan menjadi motor penggerak berbagai sektor usaha, mulai dari perdagangan di pasar, sentra kuliner, hingga usaha rumahan. Mereka tidak hanya memproduksi barang, tetapi juga mengelola dan memasarkan usahanya.
Edi menilai pelaku UMKM perempuan memiliki karakter yang mendukung keberlangsungan usaha, seperti teliti, tekun, disiplin, dan fokus. Karakter tersebut, kata dia, terbukti saat pandemi COVID-19.
Ia mencontohkan, saat pandemi sekitar 19 ribu perempuan di Pontianak menerima pembiayaan dari Permodalan Nasional Madani (PNM) dengan nilai pinjaman antara Rp2 juta hingga Rp10 juta. Tingkat pengembalian pinjaman mencapai lebih dari 95 persen.
“Artinya ibu-ibu ini dalam berbisnis benar-benar fokus,” ujarnya.
Karena itu, Edi mendorong IWAPI mengambil peran lebih besar dalam meningkatkan kapasitas anggotanya. Menurutnya, organisasi pengusaha perempuan tidak hanya menjadi wadah berkumpul, tetapi juga harus mampu membuka akses permodalan, memperluas jaringan, dan membantu pelaku UMKM naik kelas.
Ia mengungkapkan masih banyak pelaku usaha kecil yang belum mengetahui akses pembiayaan resmi sehingga memilih pinjaman informal dengan bunga tinggi.
“Padahal ada Kredit Usaha Rakyat (KUR), pembiayaan perbankan, Pegadaian, maupun program kemitraan BUMN yang bisa dimanfaatkan,” katanya.
Selain memperluas akses permodalan, Edi juga meminta organisasi perempuan pengusaha membangun basis data anggotanya secara lengkap. Menurutnya, data yang akurat akan memudahkan kerja sama dengan perbankan maupun lembaga pembiayaan.
“Harus berbasis data. Misalnya siapa pelaku usahanya, jenis usahanya apa, kapasitas produksinya berapa. Data seperti ini bisa meyakinkan perbankan dan lembaga pembiayaan,” tutupnya.
