(Credit Foto : File: Alex Brandon/ AP)
PONTIANAK INFORMASI, Internasional – Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menggelar pertemuan di Gedung Putih pada Senin, 7 Juli 2025, untuk membahas rencana pengosongan Jalur Gaza yang tengah menjadi sorotan dunia internasional. Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 30 menit di Ruang Biru Gedung Putih tersebut, keduanya membahas secara intensif gagasan kontroversial untuk merelokasi warga Palestina dari Gaza ke negara-negara lain yang bersedia menerima mereka.
Dilansir dari Tempo.co, Netanyahu mengklaim ada kemajuan signifikan dalam mencari negara-negara yang bersedia menerima warga Gaza yang ingin keluar dari wilayah tersebut. Ia menyatakan, “Menurut saya, Presiden Trump punya visi yang cemerlang. Itu disebut pilihan bebas. Jika orang ingin tinggal, mereka bisa tinggal, tetapi jika mereka ingin pergi, mereka harus bisa pergi. Gaza tidak boleh menjadi penjara. Itu harus menjadi tempat terbuka.” Netanyahu juga menegaskan bahwa Israel bekerja sama erat dengan Amerika Serikat untuk menemukan negara-negara yang dapat memberikan masa depan lebih baik bagi warga Palestina.
Presiden Trump menyambut positif rencana tersebut dan menyebut telah mendapatkan “kerja sama yang hebat dari negara-negara sekitar” dalam upaya relokasi ini. Ia optimistis, “Sesuatu yang baik akan terjadi,” meskipun pengusiran warga Palestina dari Gaza ini telah menuai kritik keras dari komunitas internasional dan dianggap sebagai kejahatan perang serta pemindahan paksa oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Pertemuan ini juga berlangsung di tengah upaya gencatan senjata antara Israel dan Hamas yang sedang dimediasi oleh Amerika Serikat di Doha, Qatar. Trump menyatakan bahwa negosiasi gencatan senjata tersebut sudah sangat dekat dengan kesepakatan, sementara Netanyahu menegaskan bahwa operasi militer Israel di Gaza belum selesai dan menuntut pembebasan sandera serta penghancuran kemampuan militer Hamas.
Rencana relokasi warga Gaza yang digagas Trump sejak awal masa jabatannya pada Januari 2025 ini menuai kecaman luas dari berbagai pihak, termasuk organisasi hak asasi manusia yang menyebutnya sebagai bentuk “pembersihan etnis”. Meski demikian, Netanyahu dan Trump terus mendorong inisiatif ini sebagai solusi untuk konflik berkepanjangan di Gaza, dengan harapan dapat mengubah wilayah tersebut menjadi kawasan yang lebih stabil dan damai.
Pertemuan ketiga antara Netanyahu dan Trump dalam enam bulan terakhir ini menunjukkan keseriusan kedua pemimpin dalam mewujudkan rencana tersebut, meskipun tantangan besar masih menghadang, terutama dari sisi penerimaan negara-negara tetangga yang selama ini enggan terlibat langsung dalam konflik Israel-Palestina.
