(Foto : AFP/ZAIN JAAFAR)
PONTIANAK INFORMASI, Internasional – Lebih dari 20 negara, termasuk sekutu dekat Israel seperti Inggris, Prancis, Kanada, dan Jepang, secara bersama-sama mengecam rencana Israel untuk membangun permukiman besar di Tepi Barat. Pernyataan keras ini disampaikan pada Kamis, 21 Agustus 2025, menandai perubahan sikap yang signifikan dari beberapa sekutu tradisional Israel. Mereka menyebut keputusan tersebut sebagai pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan mendesak pembatalan segera proyek yang kontroversial ini.
Komite Perencanaan Tinggi Israel telah menyetujui pembangunan sekitar 3.400 unit hunian di wilayah E1, area seluas kurang lebih 12 kilometer persegi yang terletak di sebelah timur Yerusalem. Rencana ini dinilai dapat memutus kesatuan wilayah Palestina, menimbulkan ketegangan lebih lanjut, dan berpotensi merusak upaya perdamaian di kawasan tersebut.
Pernyataan bersama yang dirilis oleh para menteri luar negeri negara-negara yang mengutuk pembangunan ini mengatakan, “Keputusan Komite Perencanaan Tinggi Israel untuk menyetujui rencana pembangunan permukiman di kawasan E1, sebelah timur Yerusalem, tidak dapat diterima dan merupakan pelanggaran hukum internasional”.
Para negara yang menandatangani pernyataan tersebut berasal dari berbagai kontinental, termasuk Australia, Belgia, Kanada, Denmark, Finlandia, Islandia, Irlandia, Italia, Jepang, Latvia, Lituania, Luksemburg, Belanda, Norwegia, Portugal, Slovenia, Spanyol, Swedia, dan Inggris, serta kepala urusan luar negeri Komisi Eropa turut memberikan dukungan. Mereka menegaskan proyek pembangunan ini tidak akan memberikan manfaat apapun bagi rakyat Israel, malah berisiko melemahkan keamanan, memicu kekerasan, dan menambah ketidakstabilan di wilayah tersebut.
Sekretaris Jenderal PBB juga mengecam keras keputusan Israel tersebut dan menegaskan penolakannya terhadap setiap bentuk pembangunan permukiman di wilayah pendudukan. Juru bicara PBB, Stephane Dujarric, menyatakan bahwa proyek ini hanya akan memperkeruh situasi yang sudah tegang dan melemahkan peluang solusi dua negara yang selama ini diperjuangkan oleh komunitas internasional.
Di sisi lain, Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, membela proyek tersebut dengan alasan keamanan. Namun, kritik internasional menilai hal ini justru akan memperparah isolasi Israel di kancah global dan menutup pintu solusi damai antara Israel dan Palestina.
Pemerintah Israel sendiri belum menunjukkan tanda-tanda akan membatalkan rencana pembangunan permukiman tersebut, meskipun mendapat tekanan diplomatik dari berbagai negara. Pembangunan permukiman ini dianggap oleh Palestina sebagai upaya sistematis untuk menghapuskan mereka dari wilayah yang mereka klaim sebagai tanah air mereka.
