DPRD Kalbar dan Pemprov sudah mengetuk palu APBD Kalbar 2023, Selasa (29/12/2022). (Foto Ilustrasi: Istimewa)
PONTIANAK INFORMASI, LOKAL – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalbar tahun 2023 sudah disetujui oleh legislatif. Pada Selasa (29/11/2022) malam lalu, DPRD Provinsi dan Pemprov Kalbar mengetuk palu anggaran tersebut; ini besaran APBD Kalbar 2023.
Adapun besaran APBD Kalbar Tahun Anggaran 2023 yang disetujui yakni sebesar Rp6.170.979.866.600. Untuk pendapatan, Rp5.851.838.865.428; sementara belanja daerah sebesar Rp6.120.979.866.600 dan pembiayaan daerah sebesar Rp319.141.001.172.
Selanjutnya, untuk pengeluaran pembiayaan yakni sebesar Rp50.000.000.000. Sebagai informasi, APBD yang disetujui pada rapat paripurna Selasa kemarin merupakan anggaran pertama yang diusulkan oleh Pemprov Kalbar.
Ketuk palu APBD Kalbar 2023 dilakukan setelah mendengar pendapat akhir dari delapan Fraksi DPRD Kalbar yang menerima Raperda ditetapkan menjadi Perda. Sejumlah harapan pun dilayangkan oleh 8 fraksi yang menyetujui aggaran tersebut.
Fraksi PDI Perjuangan turut menyoroti ketimpangan pembangunan jalan dan jembatan di daerah perkotaan, pesisir, pedalaman dan perbatasan yang jadi kewenangan pemprov, Mereka pun meminta agar pemerintah melakukan pengadaan barang dan jasa di awal tahun sehingga kegiatan bisa dilakukan tepat waktu dan kualitas baik.
Sebelumnya, Wakil Gubernur Kalbar dalam Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Provinsi Kalbar terhadap Nota Penjelasan Gubernur Kalbar terhadap Raperda APBD Tahun Anggaran 2023 menyampaikan bahwa di tahun 2023 pihaknya akan memprioritaskan pada bidang infrastruktur dengan nilai kisaran ratusan miliar.
“Tahun 2023 kita (Pemerintah Provinsi Kalbar) akan memprioritaskan ke infrastruktur, kita perkirakan kisaran sekitar Rp 800 Miliar – Rp 1 Triliun akan kita upayakan. Target kita pada 2023 nanti jalan mantap bisa mencapai 80% itu,” ujarnya di Aula Balairung Sari Kantor DPRD Provinsi Kalbar, Oktober lalu.
Lebih lanjut, Fraksi Partai Golkar berharap agar APBD Kalbar bisa sejalan dengan program-program nasional dan menuntaskan program-program gubernur terpilih 2018-2023 yang segera berakhir.
Golkar juga berharap kebijakan terhadap pendapatan harus dibangun dalam rangka optimisme yang terukur. Sehingga walau terdapat keragaman ketidakpastian, atau kemungkinan di bawah resesi global tapi semua berjalan otomatis sehingga mempengaruhi proyeksi kinerja pendapatan daerah.
Harapan lengkap dari fraksi-fraksi terhadap APBD Kalbar 2023 dapat dibaca melalui artikel berikut:
