Penandatangan Raperda APBD Kalbar TA 2023, pada Selasa (29/11/2022) malam. (Foto: Dok. DPRD Kalbar)
PONTIANAK INFORMASI, LOKAL – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalbar tahun anggaran 2023 sudah disetujui delapan Fraksi DPRD Kalbar dalam rapat paripurna yang berlangsung di ruang Balairung Sari DPRD Kalbar, pada Selasa (29/11/2022) malam. Ada sejumlah harapan yang disampaikan oleh fraksi-fraksi yang menyetujui APBD itu.
Dari hasil paripurna yang disepakati bersama Pemprov Kalbar, APBD Kalbar Tahun Anggaran 2023 yakni sebesar Rp6.170.979.866.600. Pendapatan Rp5.851.838.865.428. Kemudian, Belanja Daerah sebesar Rp6.120.979.866.600 dan pembiayaan daerah sebesar Rp319.141.001.172.
Sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan, sebesar Rp50.000.000.000. Dengan disahkannya APBD tersebut, DPRD Kalbar pun berharap realisasinya tepat sasaran dan terserap sesuai target anggarannya.
Rapat Paripurna dipimpin oleh Wakil Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat H. Syarif Amin Muhammad, S, Ak. Pada kesempatan tersebut, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDIP) menyoroti soal ketimpangan pembangunan jalan dan jembatan di daerah perkotaan, pesisir, pedalaman dan perbatasan; terkhusus pada infrastruktur yang menjadi kewenangan Pemprov Kalbar.
Berkaca dari tahun sebelumnya, Juru Bicara Fraksi PDIP, Irom mengatakan, pembangunan infrastruktur selalu menumpuk di akhir tahun. Imbasnya, anggaran terserap rendah.
Untuk itu, mewakili fraksinya Imron pun meminta agar pemprov melaksanakan pengadaan barang dan jasa pada awal tahun agar kegiatan bisa dilakukan tepat waktu dengan kualitas baik. Fraksi PDIP juga menyinggung soal peningkatan IPM.
“Kami mengharapkan Pemprov Kalbar merealisasikan tunjangan khusus untuk daerah perbatasan yang sejak 2013 belum pernah diterima. Ini juga harus jadi perhatian dalam rangka peningkatan IPM,” ujarnya.
Sementara dari Fraksi Golkar, APBD Kalbar 2023 diharapkan dapat sejalan dengan program-program nasional dan menuntaskan program-program Gubernur Kalbar periode 2018-2023. Golkar juga berharap kebijakan terhadap pendapatan harus dibangun dalam rangka optimisme yang terukur agar mampu melewati kemungkinan resesi global.
“Di sisi lain, Fraksi Golkar juga berharap agar kebijakan terhadap pendapatan harus dibangun dalam rangka optimisme yang terukur,” ujar Juru bicara Fraksi Partai Gokar, Heri Mustamin.
Turut hadir dalam Paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Barat ke- 55, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat dr. Harisson, M. Kes., Ketua dan Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat serta Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar.
Sementara Juru Bicara Fraksi-fraksi diantaranya:
1. Irom, SP, MM., Fraksi PDI Perjuangan
2. Heri Mustamin, SH., Fraksi Golkar
3. Fransiskus Suwondo., Fraksi NASDEM
4. Aleksander, S. Ag., Fraksi Partai Gerindra
5. H. Rasmidi, SE., MM.,Fraksi Partai Demokrat
6. Tony Kurniadi, ST., Fraksi Partai PAN
7. H. Irsan, S. Ag., MH., Fraksi Partai PKB
8. H. Mad Nawir., Fraksi Partai PPP-PKS
