Dewan Kalbar Minta Pemerintah dan Aparat Tindak Tegas Mafia BBM

PONTIANAK INFORMASI, PONTIANAK – Kondisi antrean panjang BBM di sejumlah SPBU di Kalimantan Barat, terus terjadi. Hal ini menjadi indikasi masih adanya permainan mafia-mafia BBM.

Ketua Komisi IV DPRD Kalbar, Subhan Nur menyebutkan, situasi lapangan itu tak sesuai dengan berita yang beredar. Di media, stok BBM di Kalbar dalam kondisi yang cukup. Dia meminta pemerintah memperhatikan masalah ini.

“Begitu kondisi yang ada di Kalbar. Saya minta adik-adik (mahasiswa) minta kepada gubernur, Kapolda, Pangdam, bupati dan wali kota, agar mengawasi ketat minyak bersubsidi ini di setiap SPBU,” katanya, di hadapan mahasiswa, belum lama ini.

Subhan pun meminta pihak keamanan yang berwenang, dalam hal ini Polda Kalbar untuk menindak tegas para mafia BBM bersubsidi ini. Tentunya melalui tindakan hukum yang tepat.

“Kami minta kepada pejabat berwenang terhadap pemberantasan mafia minyak ini untuk melakukan tindakan-tindakan bersifat hukum terhadap penjahat BBM,” ujarnya.

Sementara itu, pemerintah akhirnya menaikkan harga BBM mulai dari Pertalite, Solar, dan Pertamax. Harga terbaru BBM bersubsidi dan non-subsidi itu mulai berlaku pada Sabtu (3/9/2022) pukul 14.30 WIB. 

“Saat ini pemerintah membuat keputusan dalam situasi yang sulit. Ini adalah pilihan terakhir pemerintah yaitu mengalihkan subsidi BBM sehingga harga beberapa jenis BBM akan mengalami penyesuaian,” ujar Presiden Jokowi dalam jumpa pers di Istana Merdeka. 

Terkait kenaikan harga BBM tersebut, sebelumnya Subhan Nur menilai peraturan itu tak beralasan. Hal itu malah akan memberatkan masyarakat. Politisi Partai Nasdem itu meminta pemerintah serius mengkaji seluruh dampak dari keputusan yang diambil. 

“Jangan sampai menimbulkan kekacauan. Pemerintah tak boleh menjadikan rakyat sebagai kambing hitam dari aturan yang diputuskan,” katanya.

Dia menambahkan, klaim pemerintah yang menyebut beban subsidi ratusan triliun untuk BBM subsidi pun telah dibantah sejumlah pengamat ekonomi. (ap)