Wakil Ketua DPRD Kalbar, Suriansyah saat menyampaikan poin-poin hasil reses. Foto: Humas DPRD Kalbar
Berita Kalbar, PONTIANAK INFORMASI – Hadir dalam agenda Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kalbar Tahun 2023, DPRD Kalbar berharap pokok-pokok pikiran yang diperoleh dari hasil reses anggotanya dapat diakomidir dalam RKPD 2023 Pemerintah Provinsi Kalbar, Kamis (10/2/2022).
Harapan tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD, Suriansyah. Mewakili Pimpinan dan Anggota DPRD Kalbar, Suriansyah mengatakan, pihaknya berharap hasil reses dapat diakomodir oleh Pemprov Kalbar dalam rangka peningkatan pembangunan di kabupaten/kota Kalbar, terkhususnya untuk kawasan pedesaan.
“Kami berharap pokok-pokok pikiran yang kami terima dari masyarakat mampu diakomodir dalam RKPD TA. 2023 ini. Misalnya pembangunan infrastruktur, masih ada jaringan jalan provinsi yang harus dibenahi dan menjadi perhatian kita bersama agar dapat ditingkatkan menjadi jalan dengan kualitas yang baik,” ujarnya.
Menurutnya, infrastruktur tersebut tak tertangani lantaran APBD dari kabupaten/kota tidak mampu mengakomodir pembangunannya.
“Hal ini juga disebabkan APBD kab/kota yang belum mampu mengakomodir pembangunan infrastruktur tersebut, sehingga perlu adanya intervensi anggaran dari Pemprov Kalbar,” tambah Suriansyah.
Tak hanya itu, Legislator Dapil Kalbar IV ini juga menyatakan bahwa DPRD Kalbar sangat berharap adanya peningkatan harga jual gabah.
“Kemudian, kami sangat berharap para petani bisa memperoleh harga jual gabah yang tinggi, dimana kondisi kesejahteraan petani sangat terganggu karena harga pupuk dan penunjang lainnya sudah terlebih dahulu meningkat,” tutupnya.
Anggota DPRD Kalbar Arif Joni Prasetyo menambahkan, perencanaan pembangunan juga harus memperhatikan indeks kebahagian masyarakat.
“Selain pelayanan dasar seperti pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan dan infrastruktur, perencanaan pembangunan juga harus memperhatikan indeks kebahagian masyarakat atau indeks of happiness. Semua capaian pembangunan kurang berati jika indeks kebahagiaan masyarakat rendah,” tegasnya.
Kemudian, soal maraknya virus babi yang menyerang ternah warga di daerah hulu Kalbar, Anggota DPRD Kalbar Angeline meminta agar pemerintah pusat memperhatikan masalah tersebut dan menjadikannya sebagai status darurat.
Gubernur Kalbar, Sutarmidji juga turut menyampaikan harapannya terkait RKPD Kalbar.
“Saya harapkan indeks infrastruktur tahun ini harus di atas 70 dan sudah mencapai 76-77 di akhir RPJMD tahun 2023. Data harus valid. Saat ini jumlah desa mandiri di Kalbar sudah mencapai 385, dimana sebelumnya hanya ada 1 desa mandiri saja. Kami menargetkan jumlah desa mandiri di tahun 2022 menjadi 419 desa. Hal ini tidak lepas dari kerjasama dan sinergitas Pemprov Kalbar bersama TNI-Polri, sehingga 54 indikator desa mandiri bisa kita penuhi. Untuk aspek ekspor impor, Kalbar saat ini dalam posisi aman. Mudah-mudahan capaian kinerja pendapatan dan realisasi semakin baik di tahun 2022,” pungkasnya.
Sebagai informasi, reses dilaksanakan pada tanggal 3-10 Februari 2022, ada 12 poin yang disampaikan oleh DPRD Kalbar.
Sementara RKPD Kalbar 2023 dilaksanakan di Hotel Kapuas Dharma Pontianak. Tampak hadir dalam acara tersebut, Gubernur Kalbar Sutarmidji, Wakil Gubernur Ria Norsan, Sekretaris Daerah Kalbar dr. Harisson, Wakil Ketua DPRD Kalbar Suriansyah dan Syarif Amin Muhammad, unsur Forkopimda Prov. Kalbar, beberapa Anggota DPRD Prov. Kalbar, para Kepala OPD di lingkungan Pemprov Kalbar, pimpinan instansi vertikal lainnya, serta tamu undangan lainnya. (yd)
