Ilustrasi penanganan stunting Kalbar. (Dok. Media Indonesia)
PONTIANAK INFORMASI, LOKAL – Ketua Komisi V DPRD Kalbar, Heri Mustamin, meminta Gubernur Kalbar bisa berkoordinasi dengan kepala daerah di kabupaten atau kota dalam mengambil langkah percepatan penurunan stunting.
Hal ini menurutnya sangat penting dilakukan dalam upaya menekan angka stunting di Kalbar.
“Yang diketahui masyarakat awam adalah kekurangan gizi. Kalau berkaitan dengan stunting di daerah apalagi di Kalbar kita di angka 27,6 persen di tahun 2022,” ujarnya.
Legislator Partai Golkar itu menyebut, langkah koordinasi kepala daerah ini penting, sebagai leading sektor dalam penanganan stunting adalah BKKBN walaupun merupakan instansi vertikal tapi harus melakukan koodinasi.
Maka dari itu ia meminta kepala daerah harus bisa memperhatikan. Sebab, stunting berkaitan juga dengan kekurangan gizi dan juga disebabkan beberapa faktor.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kalbar, Syarif Amin mengutarakan, selain gizi, stunting juga berkaitan dengan faktor lingkungan.
“Dan faktor penyakit penyerta yang sering berulang sejak di dalam kandungan sampailah dia lahir,” katanya.
Oleh sebabnya, hal ini juga harus menjadi perhatian. Dinkes juga harus proaktif, bukan semata kekurangan gizi tapi ada faktor lainnya yang sebabkan stunting.
“Pemda di tingkat provinsi sampai kabupaten kota harus duduk satu meja mengatasi persoalan ini,” katanya.
Amin meminta semua pihak tidak saling menyalahkan. Pasalnya, semuan punya program yang berkaitan dengan persoalan menjaga lingkungan dan sosial. (ap)
