Ilustrasi Stunting di Kalbar. (DetikHealth)
PONTIANAK INFORMASI, LOKAL – Ketua Komisi V DPRD Kalbar, Heri Mustamin meminta agar Dinas Kesehatan (Diskes) dan Pemerintah Daerah (Pemda) di Kalbar proaktif menangani stunting di daerahnya masing-masing. Diskes dan Pemda juga diminta agar serius membahas masalah tersebut.
“Diskes mesti proaktif, bukan kekurangan gizi saja, tapi ada faktor lain. Pemda di setiap tingkatan mesti serius bahas ini,” katanya,
Heri menerangkan, stunting berkaitan erat dengan kekurangan gizi. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor mulai dari lingkungan hingga penyakit penyerta saat lahir ini, harus menjadi perhatian serius pemerintah.
Ia juga meminta semua pihak tak saling menyalahkan dalam persoalan ini. Sebab ini adalah masalah yang mesti diatasi bersama, termasuk pula lembaga legislatif.
Di sisi lain, peranan Posyandu juga mesti ditingkatkan untuk memantau perkembangan anak sejak dini. Gubernur juga mesti memfasilitasinya melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Dengan demikian, program yang ada tersebut tidak hanya fokus pada dinas-dinas tertentu saja. Semua pihak bisa bergotong royong.
Sebelumnya Pemprov Kalbar sendiri telah menyampaikan komitmennya untuk menurunkan angka stunting hingga 17 persen di tahun 2023 ini.
“Jadi kita sudah punya komitmen berdasarkan peraturan Presiden no 72 Tahun 2021, untuk Nasional itukan harus turun di angka 14 persen dan untuk Kalimantan Barat stunting saat ini di angka 29,8 persen dan harus turun di angka 17 persen di Tahun 2023,” ujar Wakil Gubernur Ria Norsan yang juga sebagai Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi Kalimantan Barat saat menghadiri acara pendampingan terpadu percepatan penurunan angka stunting di Provinsi Kalimantan Barat di Hotel Mercure Pontianak, pada Oktober 2022 lalu.
