PONTIANAK INFORMASI, LOKAL – Sejumlah catatan diberikan fraksi di DPRD Kalbar terhadap laporan pertanggungjawaban APBD Pemprov Kalbar tahun 2023.
Juru bicara fraksi PKB-Hanura, Suib mengatakan, pertanggungjawaban APBD dilakukan agar masyarakat mengetahui tata kelola keuangan pemerintah provinsi.
Suib mengatakan, laporan keuangan pemprov menjaga akuntabilitas keuangan setiap tahun.
“Agar pengaturan semakin efektif dan dapat dikontrol publik,” katanya, dalam sidang paripurna belum lama ini.
Menurutnya, fraksi Hanura-PKB menyambut baik laporan pertanggungjawaban APBD untuk dibahas bersama DPRD.
Dia pun berharap, dihasilkan Perda yang mampu menjadi bahan evaluasi, sehingga hasil koreksi dapat memperbaiki kinerja instansi.
“Kami juga mengapresiasi kinerja keuangan pemerintah sehingga mampu meraih predikat WTP,” ujarnya.
Walau memang secara total, pendapatan tidak memenuhi target. Tapi PAD tetap mengalami peningkatan dibanding 2022.
Di sisi lain, Suib juga menyoroti kurang optimalnya belanja anggaran yang diajukan.
Selain itu, dia meminta pemerintah memberi perhatian terhadap kerusakan jalan dan jembatan yang terjadi hampir di seluruh daerah.
“Pj Gubernur dimohon mempercepat perbaikan infrastruktur yang rusak dan pemerataan pendidikan serta kesehatan,” tandasnya. (ap)
