Foto: Dok. PIFA
Berita Kalbar, PONTIANAK INFORMASI – Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat, M Kebing L memimpin langsung Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Barat Penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap Raperda tentang APBD Provinsi Kalbar tahun anggaran 2022 Selasa (30/11/2021).
Minsen SH, Selaku juru bicara Fraksi PDIP dalam Rapat Paripurna penyampaian pendapatan akhir fraksi-fraksi menyampaikan, bahwa Fraksi PDIP menerima Rancangan APBD TA 2022 dengan beberapa catatan pandangan akhir yang menyoroti pembangunan infrastruktur hingga permasalahan tambang ilegal.
Minsen menyapaikan bahwa Ditinjau dari pendapatan asli daerah maka fraksi PDIP Perjuangan belum menemukan terobosan yang berarti dalam upaya peningkatan Pendapatan asli daerah.
“Hal ini tercermin dari rendahnya Pendapatan asli daerah jika dibandingkan dengan potensi pendapatan yang harusnya bisa diperoleh oleh karena itu fraksi PDIP Perjuangan tak henti-hentinya mendorong pemerintah daerah provinsi Kalimantan Barat untuk meninggalkan cara-cara konvensional dalam memungut pajak dan Retribusi Daerah serta menggantinya dengan cara-cara yang lebih progresif dengan memanfaatkan teknologi serta diimbangi dengan peningkatan sumber daya manusia dan pendanaannya” ujarnya.
Minsen menyampaikan, berdasarkan pandangan Rancangan APBD Tahun 2022 lebih mengutamakan pembangunan gedung-gedung dibandingkan dengan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan.
“Fakta di lapangan menunjukkan masih banyak dan jalan dan jembatan di Provinsi Kalimantan Barat yang kondisinya rusak parah yang berpengaruh pada masa lalu lintas orang dan barang yang juga terlibat pada kegiatan ekonomi masyarakat Kalimantan Barat infrastruktur jalan yang mungkin menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi serta jembatan yang Perlu diperbaiki di daerah Kalbar,” sampainya.
“Mengharapkan program kualitas mutu pertanian, serta beberapa daerah masih belum mendapat penerangan listrik di seluruh wilayah Kalimantan Barat dan melakukan koordinasi pemerataan jariangan internet,” tambahnya.
Terkait dengan penanganan virus Covid-19, fraksi PDIP Perjuangan mendukung semua upaya yang dilakukan pemerintah daerah kepada Gubernur guna mencegah penularan virus Corona di tengah masyarakat Pemerintah provinsi Kalimantan Barat.
“Kita mengajak seluruh masyarakat Kalimantan Barat untuk mensukseskan program vaksinasi,” jelasnya.
Selain itu Minsen juga menyampaikan untuk mendesak kelanjutan pembangunan SMA di desa Retok Kecamatan Kuala mandor-b Kabupaten Kubu Raya yang sudah dianggarkan tahun 2020 sekarang belum berjalan karena anggarannya yang dipindahkanke daerah lain.
Kemudian Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti terkait dengan proses dan tahapan pengadaan barang dan jasa, fraksi PDI Perjuangan ingin menyampaikan beberapa hal dan informasi bahwa telah terjadi adanya perusahaan yang ikut proses lelang pengadaan barang dan jasa yang tidak serius untuk melaksanakan tahapan.
“Ada perusahaan yang ikut lelang, kemudian menang dan telah ditetapkan sebagai pemenang tender oleh panitia namun tidak mau melaksanakan pekerjaan yang telah di tentukan tersebut, untuk itu kami fraksi PDIP meminta untuk mengkaji pelelangan sesuai dengan UU berlaku, pihak perusahaan tersebut masij masih ikut tander pelelangan maka kami menduka adanya oknum dari dinas terkait yang terlibat dalam hal tersebut,”tegasnya.
Kemudian fraksi PDI Perjuangan merespon Pernyataan Gubernur Kalbar di media massa beberapa hari yang lalu terkait, kegiatan pertambangan tanpa izin khusus yang tambang emas dan Intan yang tidak mengantongi izin hanya bisa digantikan dengan kebijakan pemerintah pusat dalam.
“Kami fraksi PDIP Perjuangan memiliki kepedulian yang sama dengan saudara sama kita untuk itu kami berharap agar ada langkah-langkah sistematis dan masif untuk mengatasi persoalan tersebut terutama dampak kerusakan lingkungan dan pencemaran daerah aliran sungai yang ada aktivitas pertambangan di sungai yang tercemar dan kualitas air menurun dan pertambangan ilegal terutama Intan dan emas tidak ada kontribusi baik pajak maupun retribusi yang diterima oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat,”sampainya.
“Oleh sebab itu kami menyarankan kepada pemerintah segera mengambil langkah-langkah strategis dalam penanganan tampang-tampang tersebut kita berharap agar ada jalan keluar yang bisa sama-sama menguntungkan semua pihak serta menhgharapan kami agar dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi ada upaya untuk membuat regulasi tata kelola pertambangan rakyat yang ramah lingkungan melalui wilayah pertambangan rakyat,” tambahnya.
Kemudian Terkait bencana banjir yang terjadi pada wilayah 5 kabupaten di timur Kalimantan Barat, meminta pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk memberikan perhatian khusus terutama penanganan pasca banjir.
“Karena berdasarkan data yang kami peroleh di beberapa Kabupaten dapat dipastikan mengalami gagal panen kami mohon Pemerintah provinsi Kalimantan Barat untuk segera melakukan langkah-langkah membantu masyarakat yang gagal panen Pemerintah provinsi Kalimantan Barat segera melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah Kabupaten,” ucapnya.
