Ketua Komisi V DPRD Kalbar Sebut Pokir Dorong Pemerataan Pembangunan

PONTIANAK INFORMASI, LOKAL – Ketua Komisi V DPRD Kalbar, Heri Mustamin berharap tak ada konflik baru antara Pemprov dan DPRD Kalbar menyoal dana pokok pikiran atau Pokir. Dia meminta kedua lembaga ini justru bersinergi.

“Dana Pokir dewan tidak akan menghambat usaha pemerintah membangun Desa Mandiri. Karena DPRD Kalbar pun mendukung program ini,” jelasnya, kemarin.

Dewan Dapil Kota Pontianak itu menjelaskan, Pokir sudah diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Pokir adalah aspirasi yang diserap langsung anggota DPRD melalui reses. Lalu diaspiraskkan ke masyarakat dalam bentuk program.

“Sebagai dewan di Pontianak dan sekarang di provinsi saya punya pengalaman sendiri,” katanya.

Kehadiran Pokir telah mendorong pemerataan pembangunan di Kalbar. Ia merasakan sendiri itu saat jadi Ketua RT di tahun 1997.

Waktu itu, hampir seluruh jalan lingkungan di Pontianak rusak. Jembatan hanya dibangun dengan gertak mengunakan kayu, dan jalan masih tanah, sehingga becek saat hujan.

“Jangankan dilewati sepeda motor, sepeda ontel pun tak bisa dilewati,” katanya.

Sementara itu, aspirasi mengenai perbaikan jalan lingkungan, kerap disuarakan saat Musrenbang Kelurahan, di tingkat kecamatan hingga kabupaten. Kendati belum tentu dalam 10 tahun aspirasi membangun jalan gang tersebut bisa terlaksana secara merata.

“Dengan adanya Pokir, banyak jalan gang yang sudah bisa dilewati. Sudah bagus. Bahkan, bukan hanya kendaraan roda dua saja. Bahkan roda empat sudah bisa masuk gang,” jelasnyam

Pembangunan jalan-jalan lingkungan ini sebagian besar dibantu oleh dana aspirasi dewan yang kini disebut dengan istilah dana Pokir.

“Kemudahan programnya sederhana. Anggarannya kecil, hanya Rp200 juta, dibanding proyek pemerintah yang puluhan miliar,” jelasnyam

Sistem dan mekanismenya pun pununjukkan langsung, sehingga mudah masyarakat menyampaikan aspirasi. Pemerintah juga dapat menyatukan programnya.

Dia meminta agar tak ada stigma bahwa Pokir adalah proyek DPRD yang bisa diarahkan ke mana-mana. Sebab, sudah sangat sesuai dengan program pemerintah.

“Ini bentuk kerja sama dan kemitraan. Kalau Pemprov getol merealisasikan Desa Mandiri dengan sebenar-benarnya, saya pikir tidak ada pertentangan,” jelasnya.

Karena itu, dia berharap pemerintah menilai kehadiran pokir sangat mendukung pembangunan. Bahkan bisa disurvei dampaknya bagi pembangunan.

“Semua menyadari sudah menyentuh pada kebutuhan yang diharapkan masyarakat desa karena dengan Pokir pembangunan yang diharapkan masyarakat bisa terlaksana,” jelasnya.

Dia mengimbau semua pihak untuk bersinergi. Pasalanya legislatif dan eksekutif adalah mitra bekerja. Sama-sama bertanggung jawab menyejahterakan masyarakat.