Rapat Paripurna DPRD Kalbar. (Dok. Istimewa)
PONTIANAK INFORMASI, LOKAL – Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Kalbar, M Bari, mewakili Pemprov Kalbar, menyampaikan jawaban atas berbagai pandangan dan masukan dari fraksi-fraksi di DPRD dalam sidang paripurna yang digelar pada Rabu (21/8/2024). Salah satu tanggapan yang diberikan adalah terhadap Fraksi PDI Perjuangan yang menyoroti arah kebijakan belanja tahun 2025.
Bari menegaskan bahwa Pemprov Kalbar sependapat dengan fraksi tersebut, di mana arah kebijakan belanja daerah memang difokuskan untuk mencapai tujuan pembangunan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024-2026. Prioritasnya meliputi peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), status desa mandiri melalui Indeks Desa Membangun (IDM), pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan, serta perluasan lapangan kerja.
Sidang paripurna ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kalbar, Syarif Amin Muhammad, yang didampingi Ketua DPRD Kalbar, M Kebing L, serta dihadiri oleh anggota dewan lainnya. Syarif Amin Muhammad mengucapkan terima kasih kepada Pj Sekda Kalbar yang telah memberikan jawaban terhadap pandangan umum fraksi-fraksi.
Pemprov Kalbar juga menyoroti pentingnya upaya mengurangi beban pengeluaran masyarakat dengan meningkatkan pendapatan serta mengatasi kantong-kantong kemiskinan. Selain itu, Bari menekankan pentingnya pengendalian inflasi untuk menjaga stabilitas ekonomi dan iklim yang ramah lingkungan.
Terkait masukan dari Fraksi Golkar mengenai optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Bari menyatakan bahwa Pemprov akan terus mengembangkan potensi PAD dengan fokus pada intensifikasi dan ekstensifikasi. Salah satu upaya konkret adalah optimalisasi sektor pajak kendaraan melalui inovasi digital, seperti layanan kesamsatan berbasis virtual account non tunai dan QRIS Dinamis. Hal ini diharapkan dapat memudahkan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan.
Bari juga menanggapi masukan dari Fraksi Gerindra mengenai optimalisasi dividen PT Jamkrida. Hingga saat ini, dividen yang diterima oleh Pemprov Kalbar sebesar Rp1.616.344.857. Pemprov berkomitmen untuk menindaklanjuti semua masukan yang diberikan, serta berharap bahwa hal-hal tersebut dapat dibahas lebih mendalam dalam rapat kerja mendatang.
Sidang ini menunjukkan bahwa Pemprov Kalbar bersikap responsif dan terbuka terhadap masukan dari berbagai fraksi di DPRD, dengan tujuan utama untuk memperbaiki dan meningkatkan pengelolaan APBD tahun 2025 yang lebih efektif dan efisien.4o
