Foto: Dok. Humas DPRD Kalbar
Berita Kalbar, PONTIANAK INFORMASI – DPRD Provinsi Kalimantan Barat telah menyepakati Raperda tentang APBD Provinsi Kalbar Tahun Anggaran 2022 yang fokus pada pembangunan infrastruktur. Perda disepakati bersama Gubernur Sutarmidji di Gedung Balairung Kantor DPRD Kalbar, Selasa (30/11/2021) lalu.
Wakil Ketua DPRD Kalbar Suriansyah, berharap, pembangunan infrastruktur bisa memperlancar akses mobilitas masyarakat Kalbar, terkhusunya untuk mereka yang berada di wiliayah perbatasan.
“Semoga pembangunan infrastruktur bisa memperlancar akses dan perekonomian masyarakat kita, terkhususnya yang di perbatasan,” ujarnya, Kamis (2/12/2021).
Lebih lanjut ia meminta, agar infrastruktur jalan provinsi di Kalimantan Barat yang ditargetkan 80 persen rampung pada tahun 2023 itu bisa tercapai sesuai target.
Sebelumnya, hal senada juga disampaikan oleh Fraksi Partai Nasem pada saat rapat paripurna Selasa (30/11) lalu. Juru bicara Fraksi Nasdem, Fransiskus Suwondo dalam pandangan akhirnya juga menyoroti masalah pembangunan infrastruktur.
Menurutnya, masalah tersebut harus diperhatikan, terlebih di daerah Ketapang yang rawan kecelakaan lalu lintasnya.
“Beberapa akses jalan di daerah kabupaten ketapang hal ini berakibat meningkatnya angka kecelakaan, kemudian pembangunan gedung SLTA/SMK yang menjadi program Sinergi yang mendukung program penerimaan siswa serta penambahan kekurangan tenaga guru di daerah termasuk guru agama dan mempercepat pembangunan Tower telekomunikasi untuk mendorong proses belajar dan komunikasi online, kemudian pemerataan pengadaan listrik dan penerangan jalan raya ,” sampainya.
