Ilustrasi Karhutla di Kalbar. (Kompas.com/Idon Tanjung)
PONTIANAK INFORMASI, LOKAL – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) telah mengungkapkan bahwa meskipun wilayah setempat telah turun hujan belakangan ini, potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih tetap mengancam.
Ketua Satuan Tugas (Satgas) Informasi BPBD Kalbar, Daniel mengungkapkan bahwa hampir seluruh Kabupaten atau Kota di Kalbar masih berpotensi mengalami karhutla karena wilayah tersebut masih berada dalam musim kemarau.
Meskipun hujan telah turun dalam beberapa hari terakhir, dampaknya belum maksimal dalam memadamkan api di lahan gambut. Hal ini disebabkan oleh kedalaman gambut di Kalbar yang mencapai satu sampai 18 meter.
Untuk mengantisipasi terjadinya karhutla, BPBD Provinsi Kalbar dan BPBD kabupaten atau kota setempat telah mengoptimalkan patroli di darat dan udara. Meskipun begitu, Daniel mengungkapkan bahwa anggaran operasional untuk saat ini masih belum mencukupi untuk operasi pemadaman yang diperlukan.
“Wilayah yang masih mengalami karhutla adalah Kubu Raya, Ketapang, dan Bengkayang,” kata Daniel seperti dikutip dari Antara, Rabu.
Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Riset dan Inovasi (BRIN) pada 25 September 2023, tercatat sebanyak 361 titik panas di Kalbar. Sementara itu, titik api terbanyak terpantau di Ketapang dengan jumlah mencapai 122 titik, diikuti oleh Kubu Raya dengan 44 titik.
Sedangkan jika dilihat dari data indeks standar pencemaran udara (ISPU) yang dirilis oleh aplikasi ISPUnet Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada 26 September, kualitas udara di Kota Pontianak tergolong tidak sehat dengan angka ISPU mencapai 105 pm2.5.
BPBD Kalbar mengimbau masyarakat untuk tidak membuka lahan perkebunan dan pertanian dengan cara membakar yang tidak terkendali. Hal ini dikarenakan sumber air untuk memadamkan api saat ini sulit ditemukan akibat sungai dan parit yang sudah mengering.
Upaya pencegahan dan kesadaran bersama sangat diperlukan demi menghindari ancaman karhutla yang dapat merusak lingkungan dan kualitas udara di Kalimantan Barat. (ad)
