Paripurna Pembahasan Raperda Perubahan APBD Tahun 2023, Rabu (13/9/2023).
PONTIANAK INFORMASI, LOKAL – Pembahasan Raperda Perubahan APBD Tahun 2023 disepakati akan dilanjutkan oleh delapan fraksi DPRD Kalbar. Fraksi-fraksi ini memberikan sejumah saran dan masukan yang disampaikan pada paripurna DPRD Kalbar, Rabu (13/9/2023).
Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, Niken Tia Tantina mengapresiasi peningkatan pendapatan yang disampaikannya Pj Gubernur Kalbar dalam nota penjelasan APBD Perubahan Tahun 2023. Semula sebesar Rp6,011 triliun bertambah sebesar Rp232 miliar menjadi Rp6,2 triliun.
Secara keseluruhan, alokasi belanja daerah yang semula sebesar Rp6,2 triliun bertambah sebesar Rp626 miliar menjadi sebesar Rp6,9 triliun.
Perubahan APBD Tahun 2023 diharapkan dapat menangani persoalan dan isu strategis baik kemiskinan dan ketimpangan pendapatan.
“Dapat menjamin kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat yang semakin layak,” katanya.
Jubir Fraksi NasDem, Lidya Sartono berharap Pemprov Kalbar dapat memaksimalkan sektor pendapatan baik pajak dan retribusi daerah.
Selain itu, agar pemerintah memprioritaskan anggaran untuk pemenuhan program prioritas yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Juru bicara Fraksi Golkar, Muhammad Nurdin menyoroti serapan anggaran Pemprov Kalbar. Dia berharap agar serapan anggaran dapat lebih baik. Disisi lain, capaian prestasi yang baik diharapkan mendorong pembangunan maksimal untuk kesejahteraan masyarakat.
Pemprov Kalbar diingitkan untuk melakukan harmonisasi dan sinergisitas dalam meningkatkan pendapatan.
“Pokir yang tak terakomodir agar ditampung di anggaran perubahan,” ujarnya.
Fraksi Golkar Kalbar berharap perubahan APBD menjadi mata rantai APBD sebelumnya yang hakikatnya meningkatkan ketahanan masyarakat dan memastikan infrastruktur yang baik dapat dirasakan serta birokrasi yang melayani.
Pj Gubernur Kalbar, Harisson memastikan, delapan fraksi sepakat melanjutkan pembahasan Raperda Perubahan APBD Tahun 2023.
