Rekomendasi LKPJ Gubernur 2023, Ini Poin Penting dari DPRD Kalbar

PONTIANAK INFORMASI, LOKAL – Sejumlah rekomendasi disampaikan DPRD Kalbar terhadap LKPJ Gubernur Kalbar tahun anggaran 2022, dalam rapat paripurna yang digelar pada Selasa (9/5/2023).

Jubir DPRD Kalbar, Irsan mendorong Pemprov membenahi proses perencanaan anggaran. Sehingga estimasi belanja dan pendapatan lebih akurat dan realistis pada tahun mendatang

“Tingkatkan perencanaan dan transparansi mengenai anggaran, kebijakan dan realisasi pendapatan serta prioritaskan program strategis,” ujarnya

Dia juga meminta Pemprov mengalokasikan pendapatan yang meningkat dalam berbagai program yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

“Misalnya pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi lokal,” ujarnya.

Hal penting lainnya adalah pengaasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program. Dengan demikian anggaran yang digunakan secara efisien dan efektif untuk pembangunan masyarakat.

Dia juga mendorong pelaporan berkala mengenai realisasi anggaran dan pencapaian program. Sehingga tercipta transparansi dan akuntabilitas.

Di sisi lain, yang menjadi sorotan adalah koordinasi antara DPRD dan Pemprov. Dia berharap ada pertemuan rutin kedua lembaga guna membahas kebijakan, perencanaan anggaran dan pengambilan keputusan.

“Kami dorong program desa mandiri dilanjutkan. Supaya meningkatkan transparansi, dan akuntabilitas. Serta perhatian terhadap UMKM juga penting ditingkatkan,” katanya.

Irsan juga menyinggung soal stunting di Kalbar yang tinggi. Pemerintah didorong meningkatkan anggaran supaya sejalan dengan kualitas gizi ibu dan anak.

“Salah satunya dengan memberikan sosialisasi dan edukasi pentingnya gizi seimbang. Akses pelayanan dan nakes perlu ditingkatkan pula,” jelasnya.

Sementara itu, legislatif juga mengapresiasi langkah Pemprov untuk membenahi RSUD Soedarso. Kendati demikian, harus pula memprioritaskan rekrutmen dokter spesialis dan memberi insentif bagi dokter.

“Pemerataan pembangunan infrastruktur juga mesti merata di berbagai daerah. Mesti didukung anggaran,” ujarnya.

Evaluasi pendidikan, juga menjadi sorotan. Pemprov, kata Irsan, harus evaluasi kepala sekolah dan guru. Hal ini guna mengetahui data dan identifikasi latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja.

Sementara itu, Wagub Kalbar, Ria Norsan akan menindak lanjuti rekomendasi DPRD Kalbar. Salah satu fokusnya Pemerintah adalah penurunan stunting.

“Penyebab utama stunting di tiap daerah berbeda. Sintang Melawi misalnya disebabkan karena air bersih. Sebab, Sungai di Kalbar tercemar dengan pertambangan liar,” ujarnya.

Soal perencanaan anggaran, dia menyebut standarisasi dan mekanisme dalam penyusun anggaran sudah dipenuhi. Bahkan, Kalbar masuk daerah dengan percepatan penyerapan.

“Tentang pemerataan infrastruktur, kami optimis jalan mantap terealisasi 80 persen sebelum masa bakti habis,” pungkasnya. (ap)