Lokal, News  

Suriansyah: Harga BBM Naik Pasca Pandemi, Rakyat Makin Frustasi

Suriansyah
Wakil Ketua DPRD Kalbar, Suriansyah. Foto: IG Suriansyah

PONTIANAK INFORMASI, PONTIANAK – Wakil Ketua DPRD Kalimantan Barat, Suriansyah menilai kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang diberlakukan oleh pemerintah per tanggal 3 September kemarin, bakal mempersulit rakyat. Pasalnya kenaikan tersebut, bakal diikuti oleh kenaikan harga-harga di sektor lain. Mulai dari bahan kebutuhan pokok sampai dengan biaya transportasi.

“Kenaikan menyebabkan kenaikan pada hampir seluruh harga bahan pokok. Karena mendorong kenaikan biaya transportasi, yang pada akhirnya meningkatkan harga jual dari barang yang diperlukan oleh masyarakat,” katanya, Senin (5/9/2022).

Kondisi ini, kata Suriansyah akan lebih memberatkan bagi masyarakat dengan kategori penghasilan rendah dan pedagang dengan biaya produksi dan transportasinya, bergantung pada penggunaan BBM.

“Kita harus menyadari bahwa Ini akan sangat terasa bagi mereka,” ujarnya.

Terlebih lagi, sambung legislator Gerindra itu, masyarakat baru saja bergerak pasca pandemi dua tahun belakangan. Bahkan saat ini, kondisinya masih dalam tahap pemulihan yang belum tuntas sepenuhnya.

“Apalagi pasca pandemi, masyarakat baru mulai giat kembali. Baru mulai pulih kembali perekonomiannya. Kenaikan harga BBM ini akan menyebabkan mereka makin frustasi,” katanya. 

Namun di sisi lain, Suriansyah tak menampik adanya beban APBN yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menanggung subsidi ini. Angkanya per tahun bahkan cukup besar, bisa mencapai Rp7 triliun.

“Kita juga menyadari bahwa biaya atau belanja BBM subsidi di APBN kita sudah sangat memberatkan, Rp7 triliun. Ini tentu akan membebankan kemampuan untuk pembangunan, serta biaya seluruh aktivitas pemerintahan yang bisa tersendat dan tergerus,” paparnya.

Maka itu, atas persoalan ini, dia mendorong pemerintah agar dapat memberikan jalan tengah sehingga beban APBN bisa ditekan, namun kebutuhan rakyat tetap terpenuhi dan tidak merugikan.

“Kedua hal ini tentu harus dicari titik temu antara keperluan atau sudut pandang pemerintah dan sudut pandang rakyat,” pungkasnya. (ap)