Lokal, News  

Wakil Ketua DPRD Sebut Infrastruktur dan IPM Masih Jadi PR Gubernur Kalbar

Penyerahan pandangan fraksi PAN terkait nota penjelasan Gubernur Kalbar terhadap RAPBD 2023 yang diwakili Wakil Gubernur Kalbar, Ria Norsan. (Dok. DPRD Kalbar)

PONTIANAK INFORMASI, PONTIANAK – Wakil Ketua DPRD Kalimantan Barat, Suriansyah menyebutkan, masih ada pekerjaan rumah atau PR yang harus dicapai dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalbar tahun 2023.

“Masih ada PR di kepemimpinan Sutarmidji dalam APBD 2023 yang harus diselesaikan. Yaitu misalnya mengejar ketertinggalan indeks pembangunan infrastruktur,” kata Suriansyah, menanggapi nota penjelasan Gubernur Kalbar terkait RAPBD 2023, kemarin.

Suriansyah menerangkan, indeks pembangunan infrakstruktur mesti mencapai angka 80 persen. Sementara hingga sekarang persentasenya masih di bawah 70 persen.

“Dimana ditargetkan kondisi jalan mantap minimal 80 persen. Sementara posisi sekarang masih di bawah 70 persen,” terangnya.

Kemudian, PR lainnya kata Suriansyah terkait indeks pembangunan manusia (IPM) Kalbar yang peringkatnya masih jauh di bawah.

“Yang masih menempatkan Kalbar dalam posisi peringkat ke-30 dari 34 provinsi. Tentu itu juga harus dilihat,” kata Suriansyah.

Menyikapi dua persoalan ini, Suriansyah mendorong unsur Pemprov dan DPRD untuk meningkatkan kinerja dalam berkolaborasi serta kerja sama antar kedua belah pihak.

“Nah, kinerja kolaborasi dan kerja sama antara gubernur dan DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan diperlukan agar dapat mengejar ketertinggalan,” jelasnya.

Di sisi lain, Suriansyah meyakini jika kolaborasi bersama itu terus terwujud, maka target pembangunan di Kalbar di bawan kepemimpinan Sutarmidji dan Ria Norsan, semuanya dapat diusahakan untuk dicapai.

Sebelumnya, delapan fraksi di DPRD Kalbar menyetujui RAPBD 2023 untuk dibahas bersama. Pemandangan umum fraksi disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kalbar, Senin (3/9/2022).

“Pemandamgan umum ini akan memperkaya RAPBD. Berisi masukan terkait anggaran yang perlu penambahan atau apa-apa yang perlu dikoreksi dan evaluasi. Dalam rangka memperbaiki kinerja gubernur untuk pembangunan Kalbar,” pungkas Suriansyah. (ap)