PONTIANAK INFORMASI – Badan Anggaran (Banggar) DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Kalimantan Barat pada 15–17 Juli 2026. Kunjungan tersebut bertujuan menyerap berbagai persoalan yang dihadapi pemerintah daerah sebagai bahan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2027.
Wakil Ketua Banggar DPR RI sekaligus Ketua Delegasi Tim dari Fraksi NasDem, Syarif Abdullah Alkadrie, mengatakan masukan dari pemerintah daerah akan menjadi bahan penting dalam pembahasan APBN, terutama terkait Transfer ke Daerah (TKD) dan berbagai kebutuhan pembangunan di daerah.
“Kunjungan hari ini kami ingin menyerap kondisi daerah, persoalan-persoalan yang dihadapi daerah. Saat ini Banggar sedang menyusun APBN 2027, sehingga berbagai masukan ini akan memperkaya pembahasan kami, khususnya yang berkaitan dengan transfer ke daerah dan kebijakan anggaran lainnya,” kata Syarif.
Dalam pertemuan tersebut, Banggar DPR RI menerima sejumlah keluhan dari pemerintah daerah. Salah satunya terkait tingginya beban belanja pegawai yang masih harus ditanggung APBD.
“Tadi kami mendengar bagaimana kesulitan daerah berkaitan dengan penggajian pegawai yang masih menjadi beban daerah. Bahkan ada daerah yang lebih dari 50 persen APBD-nya digunakan untuk penggajian pegawai,” ujarnya.
Selain itu, pemerintah daerah juga menyoroti masih adanya kekurangan Dana Bagi Hasil (DBH) yang belum direalisasikan pemerintah pusat. Berbagai persoalan lain juga disampaikan, mulai dari sektor kesehatan, pendidikan hingga kondisi infrastruktur jalan yang masih membutuhkan dukungan anggaran.
Menurut Syarif, daerah berharap alokasi dana seperti Transfer ke Daerah yang sebelumnya diterima dapat kembali dipenuhi guna mendukung percepatan pembangunan.
“Harapan daerah tentu bagaimana dana seperti TKD dan lainnya yang dulu diterima daerah bisa dipenuhi kembali untuk pembangunan daerah,” katanya.
Meski demikian, Syarif menegaskan seluruh usulan tersebut akan disesuaikan dengan kemampuan fiskal negara. Banggar DPR RI, kata dia, tetap berpedoman pada kebijakan efisiensi anggaran dalam menyusun APBN 2027.
“Tentu semua itu akan kami lihat berdasarkan kemampuan fiskal yang dimiliki negara, dengan tetap berpatok pada kebijakan efisiensi anggaran,” tutupnya.
