Potret Anggota DPRD Kota Singkawang yang menjadi tersangka kasus pencabulan tapi tetap dilantik. (Dok. Istimewa)
PONTIANAK INFORMASI, NASIONAL – Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Pangeran Khairul Saleh, menyampaikan keprihatinannya atas pelantikan tersangka kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur, berinisial HA, sebagai anggota DPRD Singkawang, Kalimantan Barat, pada Selasa (17/9). HA, yang masih menjalani proses hukum, tetap dilantik meski terlibat dalam dugaan pemerkosaan terhadap anak.
“Ini menjadi sebuah keprihatinan, bagaimana seorang tersangka asusila dilantik menjadi anggota dewan dan kami mengecam keras dugaan pemerkosaan pada anak yang dilakukan tersangka ini,” tegas Pangeran Khairul Saleh dalam keterangannya di Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Jumat (20/9).
Pangeran juga mempertanyakan lambatnya penanganan hukum terhadap HA, mengingat kasus ini telah berjalan sejak 2023.
“Kenapa tidak ada tindakan lebih lanjut mengingat kasusnya sudah satu tahun? Dan bisa dilihat dalam video yang beredar tersangka dalam kondisi sehat,” tambahnya.
Dia juga mempertanyakan sikap Bawaslu yang tidak mengambil tindakan terhadap HA, dengan alasan kasus asusila tidak terkait dengan tindak pidana pemilu. Menurut Pangeran, pelantikan HA melukai keadilan publik, terutama ketika negara sedang giat menanggulangi kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Lebih lanjut, Pangeran meminta Kapolri untuk turun tangan dalam menyelesaikan kasus ini secara adil. Dia menilai bahwa keterlambatan penanganan kasus dapat menciptakan anggapan bahwa hukum hanya tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas.
“Jangan sampai ada anggapan hukum tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas dan lagi-lagi no viral, no justice. Pencuri ayam saja jadi tersangka langsung ditahan polisi kok. Ini tersangka kekerasan seksual pada anak lho. Sungguh ironi,” ucapnya.
Selain itu, Pangeran mendorong adanya penangguhan jabatan HA hingga proses hukum selesai. Dia menilai bahwa DPRD Singkawang seharusnya meninjau ulang pelantikan tersebut dari sudut pandang etika dan kredibilitas lembaga legislatif.
Pangeran juga mengkritik ketidakhadiran HA saat dipanggil polisi dengan alasan sakit, tetapi kemudian hadir dalam pelantikan. Dia menegaskan bahwa tidak ada kekebalan hukum bagi siapapun yang terlibat dalam kejahatan serius, terutama kejahatan terhadap anak.
“Negara harus menunjukkan bahwa tidak ada toleransi terhadap kekerasan seksual, terutama perilaku yang merugikan anak-anak,” pungkas Pangeran Khairul Saleh.
