Jakarta – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menjelaskan alasan partainya mengusung tema “Arah Baru Amanat Ekonomi Konstitusi” dalam peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-28 PKB. Tema tersebut disingkat menjadi “Prabowonomics” sebagai bentuk dukungan terhadap arah kebijakan ekonomi Presiden Prabowo Subianto.
Dalam pidatonya di Jakarta, Kamis (23/7), Cak Imin mengatakan tema tersebut merupakan wujud rasa syukur sekaligus komitmen PKB untuk mengawal arah baru ekonomi nasional yang berlandaskan kemandirian.
“Kami semua PKB terinspirasi dengan semangat dan kesungguhan Bapak Presiden untuk terus mengawal arah baru ekonomi di tengah berbagai tantangan yang tidak mudah, baik geo-ekonomi maupun geo-politik,” ujar Cak Imin.
Menurutnya, gagasan ekonomi yang diusung Prabowo sejalan dengan amanat konstitusi, khususnya Pasal 33 UUD 1945, yang menekankan pengelolaan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Cak Imin menilai selama ini Indonesia terlalu bergantung pada mekanisme pasar global sehingga belum mampu memaksimalkan pengelolaan sumber daya alam untuk kepentingan nasional.
“Ketergantungan kita di pasar global bahkan sampai pada level di mana kita lupa bahwa kekayaan alam yang begitu kaya raya belum sepenuhnya terjaga dengan baik oleh tangan-tangan kita sendiri,” katanya.
Ia menyebut PKB mendukung kebijakan pemerintah terkait pengelolaan sumber daya alam, termasuk sistem satu pintu untuk ekspor komoditas strategis. Menurutnya, langkah tersebut menjadi awal untuk membangun kedaulatan ekonomi Indonesia.
“Kita yakin sepenuhnya, orientasi dan arah baru ekonomi yang dimulai dari penyelamatan sumber daya alam ini bukan sekadar retorika maupun impian di siang bolong. Kita sudah lama merindukan ini dan kita menyaksikan kebijakan Bapak Presiden sudah nyata di depan mata dengan berbagai upaya-upaya konkret yang kita saksikan,” ujar Cak Imin.
Dalam kesempatan yang sama, PKB juga menegaskan dukungannya terhadap berbagai kebijakan ekonomi pemerintahan Prabowo yang dinilai berorientasi pada kemandirian nasional dan kesejahteraan rakyat.
