Peresmian Danantara oleh Presiden Prabowo. (KaltimKita)
PONTIANAKINFORMASI.CO.ID, NASIONAL – Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (24/2/2025). Dalam kesempatan tersebut, Prabowo mengajak dua mantan Presiden, Joko Widodo (Jokowi) dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), untuk bergabung dalam jajaran Dewan Penasihat Danantara.
Prabowo menegaskan bahwa Danantara bukan sekadar badan pengelola investasi, melainkan instrumen pembangunan nasional yang akan mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara demi kesejahteraan rakyat Indonesia.
“Jangan salah, apa yang diluncurkan bukan sekadar dana investasi, melainkan instrumen pembangunan nasional yang harus bisa mengubah cara kita mengelola kekayaan bangsa demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia,” ujar Prabowo dalam pidatonya.
Peran Jokowi dan SBY di Dewan Penasihat
Kepala Kantor Komunikasi Presiden (Presidential Communication Office/PCO), Hasan Nasbi, menjelaskan bahwa Jokowi dan SBY diundang untuk bergabung sebagai Dewan Penasihat guna memastikan pengawalan dan pengelolaan Danantara oleh figur-figur berintegritas tinggi.
“Nanti mantan Presiden akan diajak untuk menjadi Dewan Penasihat agar lembaga ini dikawal dan dijaga oleh figur berintegritas dan citra Indonesia,” ujar Hasan kepada awak media usai peluncuran Danantara.
Dewan Penasihat memiliki tugas utama untuk memberikan masukan dan saran kepada Danantara. Salah satu anggotanya akan dipilih sebagai Ketua Dewan Penasihat, dengan pengangkatan dan pemberhentian dilakukan oleh Presiden.
Struktur Kepemimpinan Danantara
Dalam peluncuran tersebut, Prabowo juga mengumumkan Rosan Roeslani sebagai Kepala Badan Pelaksana (Chief Executive Officer/CEO) Danantara. Selain itu, Menteri BUMN Erick Thohir dipercaya menjadi Ketua Dewan Pengawas, sementara Muliaman Hadad ditunjuk sebagai Wakil Ketua Dewan Pengawas.
Peluncuran Danantara diharapkan menjadi langkah strategis dalam mendorong pembangunan nasional melalui optimalisasi pengelolaan investasi dan kekayaan negara.
