PONTIANAK INFORMASI – Pemerintah Kabupaten Kubu Raya mendukung kehadiran Torasera Abdussalam sebagai wadah pemberdayaan ekonomi rakyat, khususnya UMKM, koperasi desa, dan pondok pesantren.
Bupati Kubu Raya, Sujiwo mengatakan, dukungan tersebut tidak hanya bersifat pribadi, tetapi juga merupakan sikap resmi pemerintah daerah yang sejalan dengan konsep dan pemikiran Presiden RI Prabowo Subianto dalam mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis lokal.
“Pertama kita pastikan, baik secara pribadi maupun sebagai pemerintah daerah, kami pasti akan memberikan dukungan. Ini adalah konsep dan pemikiran Bapak Presiden tentang bagaimana memberdayakan rakyat, memberdayakan ekonomi, dan memberdayakan masyarakat setempat,” ujar Sujiwo, usai mendampingi Menteri Koperasi Ferry Juliantono, meresmikan Torasera Abdussalam, pada Senin (9/2/26)
Ia menjelaskan, Torasera Abdussalam memiliki peran strategis sebagai offtaker atau penampung hasil-hasil bumi dan karya masyarakat, termasuk produk UMKM serta hasil karya pondok pesantren. Dengan demikian, produk lokal dapat langsung terserap pasar tanpa melalui rantai distribusi yang panjang.
“Di sini hasil-hasil bumi, hasil karya masyarakat, termasuk dari pondok pesantren, bisa langsung ditampung. Ini luar biasa. Torasera juga bisa menjadi mitra Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih, termasuk mitra pondok pesantren,” jelasnya.
Menurut Sujiwo, kehadiran Torasera Abdussalam sangat selaras dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya yang saat ini tengah gencar menggalakkan penguatan UMKM. Salah satu langkah konkret yang telah diambil adalah penerapan moratorium pendirian ritel modern berjaringan.
“Kami sudah menandatangani kebijakan moratorium untuk ritel modern seperti Indomaret dan Alfamart. Kenapa? Karena jumlahnya sudah terlalu banyak dan kita juga harus memberikan kesempatan kepada pengusaha-pengusaha lokal supaya bisa hidup,” tegasnya.
Ia juga menyoroti minimnya kontribusi ritel modern terhadap pengembangan UMKM dan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) di daerah.
“Terus terang, mereka cenderung apatis, tidak peduli terhadap UMKM, CSR nya juga tidak jelas. Karena itu, kami mengambil sikap tegas demi keberpihakan kepada ekonomi rakyat,” katanya.
Sujiwo pun meminta dukungan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi agar kebijakan penguatan ekonomi lokal di Kubu Raya dapat berjalan optimal, termasuk kemungkinan pembentukan satuan tugas penertiban.
“Mohon dukungan Pak Menteri, mohon dukungan Pak Gubernur. Kalau perlu kita bentuk Satgas Penertiban. Pokoknya kita harus maju,” pungkasnya.
