Hari ini, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Tanjungpura (BEM Untan) bersama beberapa BEM Fakultas yang tergabung dalam Aliansi BEM Se-Untan selenggarakan Aksi Pembatasan Demokrasi Berskala Besar. Berlangsung di Tugu Digulis Untan, ada 8 tuntutan yang dilayangkan oleh massa Aksi, Jumat (2/7/2021).
Sebelum Aksi berlangsung, postingan BEM Untan terkait ajakan Aksi hari ini di akun Instagramnya sempat mendatangkan pro dan kontra karena agenda Aksinya dilaksanakan saat Kota Pontianak dalam kondisi zona merah COVID-19 dan masa perpanjangan PPKM Mikro.
Hasil penelusuran Tim Pontianak Informasi, rata-rata komentar di akun bem_untan itu disampaikan oleh mahasiswa/i Untan sendiri. Beberapa dari mereka ada yang menyayangkan waktu pelaksanaan Aksi karena tidak tepat dengan kondisi Pontianak sekarang. Di samping itu, ada juga yang mendukung Aksinya.
“Mahasiswa seharusnya bisa menjadi pengarah masyarakat untuk menjalankan protokol kesehatan, bukan jadi pelanggar protokol,” ucap Deo Gratias Efrem saat dimintai pendapatnya via DM Instagram.
“Menyalurkan aspirasi itu tidak harus turun lapangan melibatkan banyak massa. Tindakan tersebut tidak bijak karena kondisi Pontianak sekarang lagi red zone,” sampai Tri Yoga Utama via DM Instagram.
Menanggapi komentar di postingan itu, satu diantara peserta Aksi Lilis Suryani menilai tanggapan itu adalah hal yang wajar.
“Sebenarnya untuk kritikan mahasiswa terhadap Aksi hari ini, menurut saya itu wajar-wajar saja. Saya kira mereka mungkin sedang mengkhawatirkan kesehatannya dan orang-orang disekitarnya,” ucapnya.
Menteri Kajian Strategis dan Advokasi BEM FKIP Untan itu menegaskan, mahasiswa sebagai Agent of Change harus proaktif menanggapi tiap kebijakan yang ada dan berjuang dengan caranya masing-masing. Menurutnya, perjuangan itu bisa dilakukan dengan aksi turun ke jalan, lewat media, tulisan, penelitian, dan lain-lain.
Setelah itu, Wakil Ketua BEM Untan Munawar juga menyampaikan tanggapan yang senada dengan Lilis. Koordinator Wilayah Kalimantan BEM Seluruh Indonesia itu berpesan, jangan sampai keterbatasan kondisi sekarang menyurutkan semangat pergerakan dan perjuangan mahasiswa.
“Untuk teman-teman mahasiswa, jangan sampai kita tidak ada gerakan dengan keterbatasan kondisi sekarang, banyak gerakan yang bisa kita bangun. Baik itu gerakan-gerakan di tepi jalan ataupun gerakan melalui media. Jadi, jangan sampai surut semangat pergerakan dan perjuangannya,” pesannya.
Berikut ini adalah daftar tuntutan yang dilayangkan oleh Peserta Aksi Pembatasan Demokrasi Berskala Besar:
- Mendesak Ketua KPK untuk mencabut SK 652/tahun 2021 atas penonaktifan 75 pegawai KPK disebabkan oleh TWK yang cacat formil secara substansi mengandung rasisme, terindikasi pelecehan dan mengganggu hak privasi dalam beragama.
- Menuntut Ketua KPK, Firli Bahuri, untuk mundur dari jabatannya karena telah gagal menjaga integritas dan marwah KPK dalam pemberantasan korupsi.
- Menuntut KPK agar segera menyelesaikan permasalahan korupsi seperti kasus bansos, BLBI, benih lobster, suap dirjen pajak dsb.
- Menjamin tidak adanya ancaman terhadap mahasiswa dan civitas akademik ketika menggunakan hak kebebasan berpendapat, termasuk di dalamnya tidak ada larangan ketika turun aksi
- Membuat tata aturan disiplin mahasiswa yang isinya perlindungan terhadap Mimbar Bebas Akademik/ Aksi turun kejalan
- Menentang keras segala bentuk tindak represifitas aparat kepolisian terhadap massa aksi yang menyatakan pendapat
- Menuntut Kapolri untuk memberikan jaminan kepada seluruh warga Negara yang ingin mengemukakan pendapat sebagaimana telah dijamin oleh UUD dan peraturan perundang-undangan lainnya. / 28E Ayat (3) UUD 1945
- Menuntut Polri untuk tidak melakukan segala bentuk tindak represifitas oleh aparat terhadap gerakan mahasiswa.
