PONTIANAK INFORMASI – Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Provinsi Kalbar, Herkulana Mekarryani mengungkapkan sepanjang tahun 2025 pihaknya telah menangani pemulangan hampir seratus korban TPPO di Kalbar.
Rata-rata korban adalah perempuan dan anak. Banyak di antaranya mengalami kondisi kesehatan memprihatinkan saat dipulangkan, seperti tunarungu hingga stroke.
Hal itu diungkapkannya usai melauncing Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PP TPPO) yang digelar di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalbar, Rabu (26/11/2025),
Herkulana mengungkap beragam modus baru terkait TPPO yang menyasar masyarakat Kalbar. Selain modus lama berupa tawaran bekerja sebagai asisten rumah tangga, para pelaku kini menggunakan modus lebih variatif.
“Modus saat ini adalah untuk sebagai tim olahraga sepak bola, kemudian penerjemah mandarin, kemudian sebagai penyanyi, jadi penyanyi di kafe dengan gaji yang tinggi, kemudian magang dan penerjemah bahasa,” ungkapnya Herkulana.
Herkulana mengatakan korban tergiur untuk bekerja diluar negeri terutama Maysia karena ditawarkan upah yang cukup besar. Mulai dari Rp 30 juta hingga Rp 150 juta.
“Dibidang IT dijanjikan Rp 150 juta perbulan, nah penyanyi itu bisa lebih dari itu. Tau-taunya sudah sampai di Malaysia yang bersangkutan dibawa ke Kamboja,” ungkapnya.
DPPPA Kalbar mencatat sejumlah wilayah perbatasan menjadi titik rawan terjadinya kasus TPPO. “Data menunjukkan Kabupaten Sanggau, Sambas, Kapuas Hulu, dan Bengkayang sebagai daerah paling rawan,” jelas Herkulana.
Ia mengungkapkan para korban paling banyak dibawa ke Malaysia, Kamboja, Myanmar, China, bahkan ke Arab Saudi.
Banyak di antara korban yang awalnya dijanjikan pekerjaan layak namun setelah tiba di Malaysia diperdagangkan kembali dan dipindah-pindahkan ke negara lain.
Untuk memperkuat pencegahan, DPPPA bersama lima pemerintah kabupaten itu telah melakukan pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO. Langkah ini juga didukung Polda Kalbar untuk menindaklanjuti laporan masyarakat dan juga BP3MI
“Kolaborasi dengan Polda Kalbar dan Provost membuat penanganan kasus lebih cepat. Kami juga bekerja sama dengan BP3MI karena hampir setiap minggu menerima deportasi pekerja migran bermasalah dari Malaysia,” terangnya.
