PONTIANAK INFORMASI – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menghentikan sementara operasional empat tambak udang vaname milik PT PK dan PT AUP di Kabupaten Bengkayang dan Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat.
Penindakan dilakukan setelah petugas menemukan sejumlah pelanggaran perizinan hingga penggunaan obat ikan yang tidak terdaftar secara resmi.
Penghentian sementara tersebut dilakukan oleh Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Pontianak dalam operasi pengawasan yang berlangsung pada 11-12 Juni 2026.
Kepala Stasiun PSDKP Pontianak, Bayu Yuniarto Suharto, mengatakan langkah tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menertibkan tata kelola sektor perikanan budidaya agar tetap berjalan sesuai aturan dan menjaga kelestarian lingkungan.
“Penghentian sementara ini sebagai bukti kehadiran negara dalam menertibkan tata kelola perikanan. Pelaku usaha dipersilakan berinvestasi, namun wajib melengkapi seluruh izin dan sertifikasi yang dipersyaratkan sebelum beroperasi,” kata Bayu.
Berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan, tambak milik PT PK di Sungai Keran, Kabupaten Bengkayang, diketahui belum memiliki sertifikat standar terverifikasi, sertifikat Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB), serta Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL).
Sementara itu, dua lokasi tambak PT PK di Desa Sebubus, Kabupaten Sambas, juga ditemukan belum mengantongi sertifikat standar terverifikasi dan sertifikat CBIB.
Di Dusun Merbau, petugas turut menemukan penggunaan obat ikan yang belum terdaftar di KKP.
Pelanggaran serupa juga ditemukan pada tambak milik PT AUP di Dusun Serumpun, Desa Sebubus, Kabupaten Sambas. Perusahaan tersebut belum memiliki sertifikat standar terverifikasi dan menggunakan obat ikan yang tidak terdaftar secara resmi.
Bayu menilai penggunaan obat yang tidak teregister berpotensi membahayakan kualitas produk sekaligus mencemari lingkungan sekitar.
“Kepemilikan sertifikat standar, CBIB, dan legalitas obat ikan merupakan instrumen krusial untuk menjamin bahwa produk udang yang dihasilkan aman dikonsumsi, bermutu tinggi, dan proses budidayanya tidak merusak daya dukung lingkungan setempat,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut, Stasiun PSDKP Pontianak akan melakukan pemeriksaan dan supervisi lanjutan untuk menentukan sanksi administratif yang akan dijatuhkan kepada perusahaan.
