PONTIANAK INFORMASI – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat meraih penghargaan atas capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2025 dengan kategori tinggi dan menempati peringkat keempat terbaik nasional. Penghargaan tersebut diterima langsung Gubernur Kalbar, Ria Norsan, dalam kegiatan Kick Off Evaluasi Nasional Capaian IDI 2025 di Hotel Horison Ultima Sentraland, Semarang, Kamis (21/5/2026).
Kalbar tercatat sebagai provinsi dengan nilai IDI tertinggi di Pulau Kalimantan dengan skor 86,17. Capaian itu sekaligus menempatkan Kalbar dalam jajaran empat besar nasional dengan kinerja demokrasi terbaik kategori tinggi.
Penghargaan diserahkan oleh Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Sonny Harry B. Harmadi.
IDI sendiri merupakan instrumen untuk mengukur kualitas demokrasi di setiap provinsi, mencakup aspek kebebasan sipil, hak politik, serta kinerja lembaga demokrasi.
Usai menerima penghargaan, Ria Norsan menyampaikan rasa syukur dan apresiasi kepada seluruh elemen masyarakat Kalbar. Ia menilai capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama dalam menjaga iklim demokrasi yang kondusif di daerah.
“Ini membuktikan bahwa demokrasi di Kalbar berjalan baik. Kebebasan berpendapat terjaga, pemilu berlangsung aman, dan ruang partisipasi publik terus kita buka. Penghargaan ini menjadi motivasi untuk bekerja lebih baik lagi,” ujar Norsan.
Ia berharap capaian IDI Kalbar dapat terus meningkat seiring terjaganya keharmonisan masyarakat dan pembangunan sumber daya manusia di daerah.
Menurutnya, salah satu indikator penilaian IDI berkaitan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Saat ini, IPM Kalbar disebut telah meningkat menjadi 72,09.
“Salah satu indikator penilaian IDI berkaitan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sumber daya manusia sangat penting bagi kemajuan daerah. Alhamdulillah, IPM Kalbar saat ini meningkat menjadi 72,09. Ke depan, target kita bisa mencapai angka 75. Jika IPM meningkat, maka kualitas demokrasi melalui IDI juga akan semakin baik,” katanya.
Ria Norsan menegaskan, Pemprov Kalbar akan terus mendorong pendidikan politik, transparansi pemerintahan, serta memperkuat kolaborasi dengan media dan lembaga swadaya masyarakat (LSM).
Menurutnya, kualitas demokrasi tidak hanya diukur melalui angka, tetapi juga harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara nyata.
“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi seluruh pemangku kepentingan di Kalbar untuk terus merawat demokrasi yang damai, inklusif, dan bermartabat menuju Indonesia Emas 2045,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan RI, Lodewijk F. Paulus, mengatakan evaluasi IDI menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan nasional berkelanjutan.
“Melalui forum evaluasi nasional capaian IDI ini, kita diharapkan dapat bersama-sama melakukan evaluasi terhadap indikator demokrasi secara berkesinambungan, terukur, dan strategis guna memperkuat kemajuan demokrasi, baik di tingkat pusat maupun daerah,” ujarnya.
