
PONTIANAK INFORMASI – Program Makan Bergizi (MBG) yang dijalankan pemerintah tengah menjadi sorotan publik. Hal ini menyusul munculnya kasus dugaan keracunan makanan di beberapa daerah termasuk di Kalimantan Barat, yakni di Kabupaten Ketapang, Sanggau, dan Kayong Utara.
Sekretaris Umum PGRI Kalbar, Suherdiyanto, mengaku prihatin sekaligus menyayangkan peristiwa tersebut. Menurutnya, program MBG sejatinya hadir sebagai langkah positif untuk memastikan anak-anak sekolah memperoleh asupan gizi yang layak.
Namun, kasus dugaan keracunan justru menimbulkan kekhawatiran baru di tengah masyarakat.
“Kami dari PGRI Kalbar sangat prihatin dengan kejadian ini. Padahal, program MBG sudah memiliki SOP dan prosedur yang jelas, bahkan melibatkan ahli gizi. Jadi, seharusnya kasus keracunan makanan tidak boleh sampai terjadi,” tegas Suherdiyanto kepada wartawan, baru-baru ini.
Ia menambahkan, kejadian tersebut bisa menurunkan kepercayaan publik terhadap program yang sejatinya mulia. Alih-alih menyehatkan peserta didik, kasus ini justru membuat para orang tua cemas dan ragu memberikan izin anaknya untuk mengikuti program.
“Kalau sampai ada siswa yang keracunan, tentu menimbulkan rasa tidak nyaman dan menambah kekhawatiran orang tua. Program MBG perlu segera dievaluasi, terutama dalam hal pola penyajian makanan dan sterilisasi tempat pengolahan,” ujarnya.
Suherdiyanto juga menyarankan agar pemerintah melibatkan pihak eksternal dalam pengawasan program MBG. Hal ini penting agar proses pengolahan hingga distribusi makanan benar-benar sesuai SOP yang berlaku.
“Kalau SOP dijalankan dengan disiplin, keracunan atau makanan basi tidak mungkin terjadi. Karena itu, keterbukaan dalam pengelolaan dapur sangat penting. Masyarakat harus diberi ruang untuk memberikan masukan, termasuk soal menu makanan yang lebih relevan dengan kebutuhan anak,” jelasnya.
Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa penyajian makanan untuk peserta didik tidak boleh dianggap remeh. Sebab, hal tersebut menyangkut kesehatan dan keselamatan generasi muda yang menjadi penerus bangsa.
“Standar penyajian makanan tidak boleh diabaikan. Ini menyangkut nyawa anak-anak kita. Jangan sampai program yang seharusnya baik, justru menimbulkan masalah baru,” tegasnya lagi.
Melalui catatan tersebut, PGRI Kalbar mendorong agar pemerintah daerah maupun pusat segera melakukan evaluasi menyeluruh. Tujuannya, agar program Makan Bergizi tetap berjalan sesuai harapan, yakni memberikan manfaat nyata bagi kesehatan dan kecerdasan peserta didik di Kalimantan Barat.