Juliari Peter Batubara, Foto: Media Indonesia
Mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara mendapat tuntutan 11 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider enam bulan kurungan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tak terima dengan tuntutan, politikus partai banteng itu pun mengajukan nota pembelaan. Kuasa hukum Juliari, Maqdir Ismail menerangkan, ada 2 alasan yang akan disampaikan dalam nota pembelaan.
Diketahui dari penilaian jaksa, Juliari Batubara terbukti menerima uang sebesar Rp32,4 miliar dari para penyedia bantuan sosial (bansos) Covid-19 di Kementerian Sosial. Juliari dinilai telah melanggar Pasal 12 huruf b Jo Pasal 18 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.
“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 11 tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan,” ujar jaksa saat membacakan amar tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (28/7).
Tak hanya itu, jaksa juga menuntut Juliari untuk membayar uang pengganti sebesar Rp14,5 miliar. Jika tidak dibayar setelah satu bulan putusan inkrah, harta bendanya disita dan dilelang jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut.
“Jika tidak mencukupi, maka diganti dengan pidana penjara selama dua tahun,” tambah jaksa, mengutip dari CNN Indonesia (28/7).
Terhadap tuntutan itu, ketua majelis hakim pun menanyai Juliari apakah ia akan mengajukan pembelaan atau tidak.
“Terhadap tuntutan pidana penuntut umum, undang-undang memberikan hak pada saudara untuk mengajukan pembelaan. Apakah saudara akan mengajukan pembelaan?,” tanya Muhammad Damis pada Juliari.
Menjawab pertanyaan itu, Juliari megatakan ia akan mengajukan pembelaan.
“Saya akan mengajukan pembelaan yang mulia,” jawab Juliari.
Majelis hakim juga melontarkan pertanyaan yang sama pada kuasa hukum Juliari. Maqdir selaku kuasa hukum Juliari menjawab, mereka akan mempersiapkan pembelaan.
“Betul yang mulia kami sedang mempersiapkan pembelaan yang hendak kami sampaikan. Terutama berkaitan dengan denda pengganti, hal-hal seperti ini kami coba sampaikan di pembelaan nanti, sehingga kami mohon waktu yang cukup yang mulia,” ucap Maqdir.
Dijelaskan Maqdir, ada beberapa hal yang melatarbelakangi nota pembelaan. Maqdir menerangkan, pertama, nota pembelaan diajukan terkait dengan tuntutan pidana pengganti Rp 14,597 miliar. Kedua, karena tuntutan jaksa dinilai hanya berdasar asumsi keterangan dua anak buah Juliari yaitu Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono tanpa mempertimbangkan keterangan saksi lainnya.
“Di hadapan persidangan kita mendengar sejumlah saksi yang mengatakan uang yang mereka serahkan pada Matheus Joko Santoso sekitar Rp 7 miliar atau Rp 6 miliar sekian, akan tetapi tuntutan ini seolah-olah ada uang Rp 32 miliar,” tutur Maqdir.
Seusai mendengar keterangan Juliari dan Maqdir, hakim Damis pun langsung memutuskan dan mengumumkan bahwa sidang pembelaan akan dilaksanakan pada Senin (9/8/2021).
(CNN Indonesia dan Kompas.com)
