PONTIANAK INFORMASI – Menteri Sosial (Mensos) Republik Indonesia Saifullah Yusuf menegaskan pentingnya pemutakhiran data kesejahteraan sosial sebagai dasar ketepatan penyaluran bantuan sosial di seluruh daerah.
Menurut Gus Ipul, sapaan karibnya, akurasi data menjadi kunci utama agar bantuan dan program perlindungan sosial tepat sasaran. Ia menekankan bahwa pemutakhiran data harus dilakukan secara berkelanjutan oleh petugas lapangan melalui sinergi antar instansi.
“Data itu sangat dinamis. Setiap hari ada yang lahir, wafat, menikah, atau pindah tempat. Karena itu, akurasi data sangat ditentukan oleh pemutakhiran yang dilakukan di lapangan. Ujung tombaknya ada di Puskesos, kader sosial, pendamping, petugas SLRT, hingga RT dan RW,” ujarnya usai meninjau Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) di Kantor Lurah Sungai Jawi Luar Jalan Apel, Rabu (22/10/2025).
Ia menjelaskan, kebijakan tersebut sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang akurasi data. Ia menegaskan bahwa pemerintah kini berkomitmen menggunakan satu data Indonesia yang mengintegrasikan seluruh data dari berbagai daerah dan kementerian, lalu diverifikasi dan divalidasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
“Kita tidak bisa lagi berjalan sendiri-sendiri. Tidak boleh ada ego sektoral. Semua data harus terintegrasi agar bantuan sosial dan program pemberdayaan benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan,” tambahnya.
Gus Ipul juga mengapresiasi langkah Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak yang telah meneruskan program Kementerian Sosial sejak 2019.
“Saya melihat sendiri bagaimana teman-teman di Pontianak bekerja dengan baik melayani aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Ini praktik baik yang akan kami duplikasi di daerah lain,” katanya.
Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, menyampaikan dukungan penuh terhadap langkah Kemensos dalam memperkuat integrasi data kesejahteraan sosial. Menurutnya, akurasi data menjadi dasar dalam penyusunan program yang menyentuh kebutuhan riil masyarakat.
“Bantuan sosial merupakan tahap awal dalam memberikan perlindungan dasar bagi warga. Setelah itu, pemerintah daerah akan mendorong masyarakat menuju tahap pemberdayaan agar mereka bisa mandiri secara ekonomi,” ujarnya usai mendampingi kunjungan Mensos RI di Pontianak.
Ia menambahkan, kolaborasi antara Pemkot Pontianak dan Kemensos akan memperkuat dampak program sosial yang dijalankan. Dengan satu basis data yang sama, penyaluran bantuan dan pemberdayaan akan lebih efektif dan terukur.
“Prinsipnya, kami ingin program pemerintah kota dan program dari Kementerian Sosial saling memperkuat. Dengan begitu, masyarakat bisa merasakan langsung manfaat dari sinergi tersebut,” tambahnya.
Kepala Dinas Sosial Kota Pontianak Trisnawati menjelaskan, Puskesos di Pontianak awalnya hanya ada dua lokasi, yaitu di Siantan Hulu dan Sungai Jawi Luar.
“Kini jumlahnya berkembang menjadi 12 Puskesos yang tersebar di enam kecamatan,” ujarnya.
Pendanaan untuk Puskesos bersumber dari APBD Tahun 2025.Dengan perluasan layanan tersebut, Dinsos berharap koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dapat semakin efektif, terutama dalam mendukung pemutakhiran data dan percepatan penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran.
“Bapak Wali Kota juga telah menganggarkan tambahan untuk operasional teman-teman Puskesos,” tutupnya.
