PONTIANAK INFORMASI – Program pelatihan Satpam gratis yang digagas Pemerintah Kota Pontianak melalui Dinas Sosial Kota Pontianak terus menunjukkan dampak nyata bagi peningkatan taraf hidup masyarakat.
Berbasis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pontianak, program ini menjadi salah satu intervensi strategis untuk membuka lapangan kerja baru, terutama bagi warga kurang mampu.
Salah satu peserta, Bima Reksa, mengaku program ini menjadi titik balik penting bagi dirinya. Ia mengetahui informasi pendaftaran dari pihak kelurahan serta media sosial Dinas Sosial Kota Pontianak, lalu mendaftar dan diterima tanpa dipungut biaya apa pun.
Hal itu diungkapkan Bima saat penutupan pelatihan satpam, menjahit dan barista di Aula Rumah Jabatan Wali Kota Pontianak pada Senin (1/12/2025).
“Pelatihan ini saya dapatkan dari Dinas Sosial Kota Pontianak, informasinya dari kelurahan dan media sosial. Semuanya gratis. Beberapa teman saya sudah ada penempatan, mulai dari hotel, mall, gudang, sampai dengan perusahaan lainnya,” ujarnya.
Bima menyebut pelatihan itu bukan hanya memberi keterampilan teknis, tetapi juga membuka peluang hidup yang lebih baik.
“Program ini sangat baik karena memberikan kesempatan kami mendapatkan keterampilan baru, bahkan bisa mengubah hidup. Terima kasih kepada Bapak Wali Kota Pontianak dan Dinas Sosial Kota Pontianak yang sudah memberikan kesempatan mengikuti pelatihan Satpam secara gratis,” tambahnya.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial Kota Pontianak, Diana, menjelaskan bahwa pelatihan Satpam merupakan bagian dari strategi besar pemerintah dalam menekan kantong-kantong kemiskinan di kota.
Menurutnya, Pemkot Pontianak menerapkan dua pendekatan yakni mengurangi beban pengeluaran keluarga dan meningkatkan pendapatan keluarga.
Pengurangan beban pengeluaran dilakukan melalui berbagai program seperti PKH, BPNT, BPJS Kesehatan, bantuan sandang untuk lansia dan disabilitas, hingga bantuan alat bantu.
Peningkatan pendapatan keluarga dilakukan melalui ragam pelatihan keterampilan bagi warga kurang mampu yang termasuk dalam desil 1–5 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Pelatihan yang diberikan antara lain Satpam, menjahit, menganyam akar keladi, hingga barista. Selain itu, pemerintah juga memberikan bantuan usaha ekonomi produktif bagi mereka yang memiliki usaha, baik penerima PKH maupun bukan,” jelas Diana.
Yang menarik, peserta pelatihan tidak dibiarkan begitu saja selesai pelatihan. Dinas Sosial Kota Pontianak melakukan evaluasi lanjutan untuk memastikan apakah peserta sudah bekerja atau memiliki penghasilan tambahan.
Khusus pelatihan Satpam, pemerintah bekerja sama dengan berbagai pihak yang membutuhkan tenaga keamanan.
Proses rekrutmen peserta dilakukan terbuka dan dapat diikuti seluruh warga Kota Pontianak asalkan memenuhi kriteria, di antaranya termasuk keluarga kurang mampu (desil 1–5 DTSEN), melewati proses verifikasi dan validasi lapangan dan memenuhi persyaratan teknis seperti tinggi badan.
“Pelatihan Satpam ini juga merupakan program yang setiap tahun diusulkan masyarakat dalam Musrenbang kecamatan, jadi memang berasal dari aspirasi langsung,” kata Diana.
Pelatihan Satpam tidak hanya diselenggarakan Dinas Sosial Kota Pontianak saja, tetapi juga oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak untuk masyarakat umum.
Namun pelatihan yang dibiayai Dinas Sosial Kota Pontianak khusus untuk warga kurang mampu, dengan pembiayaan seragam lengkap hingga konsumsi selama pelatihan.
Dinsos mencatat, program pelatihan tahun 2025 diikuti 109 peserta dari berbagai jenis pelatihan. Untuk pelatihan satpam pada tahap 1 sebanyak 30 peserta lalu tahap 2 sebanyak 20 peserta.
Kemudian pelatihan menjahit tahap 1 sebanyak 14 peserta dan tahap 2 sebanyak 15 peserta. Selanjutnya pelatihan barista sebanyak 30 peserta.
Diana menegaskan bahwa capaian tersebut menunjukkan program ini bukan hanya seremonial, tetapi benar-benar membantu mobilitas ekonomi warga.
“Harapannya, semakin banyak keluarga yang keluar dari garis kemiskinan dan memiliki pendapatan yang stabil,” ujarnya.
Dengan berbagai intervensi ini, Pemkot Pontianak menargetkan terciptanya masyarakat yang lebih mandiri dan peningkatan kualitas hidup secara berkelanjutan.
