PONTIANAK INFORMASI – Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan resmi dilantik sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Kalimantan Barat. Pelantikan dilakukan oleh Ketua Umum HKTI yang juga Wakil Menteri Pertanian RI Sudaryono di Halaman GOR Sultan Syarif Abdurrahman, Pontianak, Minggu (28/6).
Usai dilantik, Norsan menyatakan HKTI akan menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperjuangkan kepentingan petani sekaligus memperkuat sektor pertanian sebagai penopang ketahanan pangan daerah.
“Mari kita bersama-sama mewujudkan ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan para petani di Kalimantan Barat,” kata Norsan.
Menurutnya, kepengurusan HKTI tidak hanya membawa kehormatan, tetapi juga tanggung jawab untuk menghadirkan perubahan yang nyata bagi petani. Ia berharap organisasi tersebut mampu mendorong inovasi di sektor pertanian, memperkuat kelembagaan petani, dan menghadirkan solusi yang berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Norsan juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan petani agar setiap program pertanian dapat berjalan efektif.
Ia menilai rangkaian jalan sehat dan gelar pangan murah menjadi bukti bahwa HKTI ingin lebih dekat dengan masyarakat.
Sementara itu, Sudaryono mengatakan pemerintah terus mendorong penguatan kemandirian pangan nasional melalui peningkatan produksi dalam negeri. Menurutnya, pemerintah menargetkan pengurangan ketergantungan terhadap impor berbagai komoditas pangan.
“Atas arahan Presiden Prabowo, Indonesia mulai tahun 2025 tidak lagi mengimpor beras, jagung maupun gula. Ke depan ketergantungan terhadap impor komoditas pangan akan terus kita kurangi,” ujarnya.
Selain itu, Sudaryono meminta seluruh pabrik kelapa sawit membeli tandan buah segar (TBS) sesuai harga yang telah ditetapkan pemerintah. Menurutnya, tingginya harga minyak sawit mentah (CPO) harus berdampak pada peningkatan kesejahteraan petani.
“Harga CPO sedang tinggi, harga sawit juga tinggi. Karena itu TBS tidak boleh dibeli di bawah harga yang telah ditetapkan pemerintah. Intinya, di era Presiden Prabowo, petani harus sejahtera,” tegasnya.
Pelantikan DPD HKTI Kalimantan Barat diharapkan menjadi momentum memperkuat sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan petani untuk mendorong pembangunan sektor pertanian yang lebih maju sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani di Kalimantan Barat.
