PONTIANAK INFORMASI – Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan meminta seluruh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi inflasi pada semester II 2026. Meski inflasi Kalbar masih terkendali, ia mengingatkan seluruh pihak agar tidak lengah dan bergerak cepat mengantisipasi potensi kenaikan harga pangan.
Pesan itu disampaikan Norsan saat memimpin High Level Meeting (HLM) Pengendalian Inflasi Semester II Tahun 2026 di Aula Kriang Bandong, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat, Rabu (22/7).
“Berdasarkan data, inflasi year-on-year Kalimantan Barat tercatat sebesar 2,24 persen. Angka ini tentu patut kita syukuri, tetapi memasuki semester kedua, kita harus bekerja lebih antisipatif dan tidak lengah,” kata Norsan.
Menurutnya, pengendalian inflasi tidak hanya berorientasi pada capaian angka statistik, tetapi juga harus mampu menjamin ketersediaan pangan, keterjangkauan harga, dan kelancaran distribusi sehingga dampaknya benar-benar dirasakan masyarakat.
Norsan mengatakan karakteristik inflasi di setiap daerah berbeda sehingga penanganannya tidak bisa disamaratakan. Berdasarkan data, inflasi tertinggi di Kalbar saat ini terjadi di Kabupaten Sintang sebesar 3,71 persen, disusul Kota Singkawang sebesar 2,13 persen.
Karena itu, ia meminta koordinasi antardaerah terus diperkuat dengan menyesuaikan kondisi dan tantangan di masing-masing wilayah.
Ia juga menginstruksikan TPID untuk memperkuat implementasi strategi 4K, yakni Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi yang Efektif.
Selain itu, Norsan mengingatkan sejumlah potensi risiko yang perlu diantisipasi sejak dini, mulai dari gangguan distribusi akibat cuaca, kendala logistik dan transportasi, fluktuasi harga komoditas pangan seperti cabai dan bawang merah, hingga dampak perubahan ketersediaan BBM dan gas terhadap stabilitas harga.
Untuk menjaga pasokan komoditas strategis, Gubernur meminta Perum Bulog, PT Pertamina Patra Niaga, serta seluruh instansi terkait terus memperkuat sinergi.
“Jangan menunggu harga naik baru kita bertindak, dan jangan menunggu pasokan langka baru kita mencari solusi. Sedia payung sebelum hujan, jangan sudah hujan baru mencari payung,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kalbar Muhammad Saichudin mengungkapkan sejumlah komoditas masih menjadi penyumbang inflasi selama Januari hingga Juni 2026. Di antaranya minyak goreng dan ikan tongkol yang mengalami inflasi sebanyak empat kali, serta ikan kembung dan ikan baung yang mengalami inflasi hingga lima kali dalam enam bulan terakhir.
Selain itu, beras, cabai rawit, cabai merah, bawang merah, bawang putih, dan daging sapi juga masih menjadi komoditas yang rentan mengalami kenaikan harga.
BPS juga mencatat Kota Pontianak mengalami inflasi harga beras selama empat bulan berturut-turut. Menurut Saichudin, salah satu langkah yang dapat dilakukan pemerintah daerah untuk menekan harga di tingkat konsumen adalah mengurangi margin perdagangan dan distribusi komoditas strategis.
Melalui rapat tersebut, Pemerintah Provinsi Kalbar berharap sinergi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, Bulog, Pertamina, pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan semakin kuat sehingga stabilitas harga tetap terjaga dan daya beli masyarakat dapat dipertahankan.
