PONTIANAK INFORMASI – Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta antisipasi dampak kabut asap menjadi salah satu perhatian fraksi-fraksi DPRD dalam pembahasan Perubahan APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2026.
Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan mengatakan berbagai masukan dan catatan dari fraksi DPRD akan menjadi bahan penyempurnaan program pemerintah hingga akhir tahun anggaran.
“Alhamdulillah dari semua fraksi yang ada di DPRD Kota Pontianak, semuanya pada intinya mengapresiasi,” ujar Bahasan usai Rapat Paripurna di DPRD Kota Pontianak, Rabu (9/9/2026).
Menurutnya, salah satu penekanan DPRD saat ini adalah kesiapan pemerintah menghadapi potensi karhutla di sejumlah wilayah Kota Pontianak serta dampak asap terhadap masyarakat.
“Semua program prioritas. Tetapi yang disampaikan fraksi-fraksi, penekanannya saat sekarang ini adalah penanganan karhutla yang mungkin terjadi di beberapa kecamatan di Kota Pontianak dan bagaimana mengantisipasi dampak asap,” katanya.
Bahasan menyebut Pemkot Pontianak telah menyiapkan langkah antisipasi, khususnya terhadap dampak kesehatan yang mungkin muncul akibat paparan kabut asap.
Masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan atau indikasi infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) menjadi salah satu perhatian pemerintah. Kesiapan fasilitas kesehatan dan pelayanan kepada masyarakat juga terus diperkuat.
“Itu tanggap darurat istilahnya,” ujarnya.
Selain karhutla, masukan DPRD juga berkaitan dengan ketepatan sasaran program dan optimalisasi pendapatan daerah. Pemkot Pontianak memastikan setiap program dalam perubahan APBD tetap mempertimbangkan manfaat langsung bagi masyarakat.
Bahasan menjelaskan terdapat alokasi Universal Health Coverage (UHC) yang belum dapat disalurkan karena menyesuaikan ketentuan pemerintah pusat, terutama terkait kelompok desil 1 dan desil 2. Kondisi tersebut menjadi salah satu hal yang perlu disesuaikan dalam pembahasan perubahan anggaran.
Ia mengatakan masukan fraksi DPRD menjadi bagian penting dalam pembahasan antara pemerintah dan legislatif agar perubahan APBD tidak sekadar mengubah angka anggaran, tetapi mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
“Catatan-catatan fraksi ini tentu menjadi perhatian kita agar program yang dilaksanakan benar-benar memberi manfaat bagi warga Kota Pontianak,” pungkasnya.
