Koordinator Media BEM SI Kerakyatan, Pasha Fazillah Afap, menegaskan pihaknya menuntut dan mendesak Presiden Prabowo Subianto segera membentuk tim investigasi terkait dugaan makar yang terjadi bersamaan dengan aksi demonstrasi beberapa waktu terakhir. “BEM SI Kerakyatan menyampaikan bahwa kami dengan tegas menuntut dan menekan Bapak Presiden untuk segera membentuk tim investigasi terkait dugaan makar,” ujarnya setelah pertemuan.

Selain itu, BEM SI Kerakyatan juga mendorong pemerintah untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Dalam pertemuan tersebut, aspirasi mahasiswa diterima dengan respons yang cukup positif dari pemerintah. Pasha menyampaikan bahwa Menteri Sekretaris Negara menyambut baik tuntutan ini dan berjanji akan segera menyampaikannya kepada Presiden.

Di sisi lain, Ketua BEM UPNVJ, Kaleb Otniel Aritonang, menekankan pentingnya penegakan supremasi sipil dan penolakan terhadap militerisme. “Kami menolak militerisme karena seharusnya militer berfungsi sebagai alat negara dan harus kembali ke barak,” tegasnya.

Meskipun aspirasi telah disampaikan, BEM SI Kerakyatan menegaskan komitmennya untuk terus mengawasi perkembangan tuntutan tersebut. Kaleb mengatakan bahwa pertemuan ini bukan berarti kemenangan mutlak, melainkan perlu pengawasan lanjutan dari masyarakat. “Kami mengajak masyarakat untuk terus memperhatikan dan mendukung segala tuntutan,” tambahnya.

Tanggapan pemerintah terhadap aspirasi mahasiswa ini dinilai cukup positif. Namun, BEM SI Kerakyatan belum memastikan akan menggelar demonstrasi lanjutan hingga situasi di Jakarta dianggap kondusif. Koordinator Pusat BEM SI Kerakyatan, Muhammad Ikram, menyatakan bahwa mereka memilih menunda aksi jika kondisi masih belum memungkinkan.

Aksi mahasiswa ini merupakan bagian dari rangkaian demonstrasi yang telah berlangsung di berbagai daerah sejak Agustus 2025, menyoroti isu-isu mulai dari kenaikan tunjangan anggota DPR hingga berbagai kebijakan publik yang menjadi perhatian masyarakat saat ini.

The post BEM SI Kerakyatan Sampaikan 17+8 Tuntutan Rakyat ke Istana, Desak Presiden Bentuk Tim Investigasi Makar appeared first on Pontianak Informasi.

Menurut Pengurus Cabang Hikmahbudhi Pontianak, setiap elemen bangsa memiliki peran masing-masing. Mahasiswa dan masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi, sementara aparat bertugas mengawal agar penyampaian aspirasi berlangsung tertib dan tidak disertai perusakan. Oleh karena itu, segala bentuk upaya adu domba antar sesama rakyat Indonesia dianggap tidak dapat dibenarkan.

“Tindakan anarkis dalam penyampaian aspirasi sangat tidak dibenarkan. Aspirasi harus disampaikan dengan wajar, tanpa kekerasan, dan tanpa merusak fasilitas umum,” tegas Pengurus Cabang Hikmahbudhi Pontianak.

Hikmahbudhi juga mengimbau agar aksi massa tetap menjaga kebersihan lingkungan. Peserta aksi diingatkan untuk peduli hal-hal sederhana, seperti memungut dan membuang sampah plastik bekas minuman ke tempatnya, sehingga penyampaian aspirasi dapat berjalan dengan tertib, bersih, dan bermartabat.

Selain itu, Hikmahbudhi Pontianak turut mengecam tindakan represif aparat dalam menghadapi gejolak massa. Aparat diminta bersikap bijak dalam menjalankan tugas demi memastikan kondisi tetap kondusif dan tertib. Sinergi antara masyarakat dan aparat dinilai penting demi menjaga jalannya demokrasi di Indonesia.

“Mahasiswa dan masyarakat bisa menyuarakan aspirasi dengan elegan, tanpa menghina dan menjelekkan pihak lain. Perbedaan peran jangan dijadikan alasan untuk saling bermusuhan. Kita semua adalah rakyat Indonesia yang sama dan setara,” ungkap pernyataan resmi Hikmahbudhi Pontianak.

Di akhir pernyataan, Hikmahbudhi menyampaikan doa paritta agar kondisi bangsa kembali damai dan kerusuhan dapat segera diredam:

Devo vassatu kalena, Sassasampatti hotu ca, Phīto bhavatu loko ca, Rājā bhavatu dhammiko.
(Semoga hujan turun menurut waktunya. Semoga tanaman tumbuh dengan subur. Semoga dunia menjadi makmur. Dan semoga pemerintah bertindak benar.)

The post Hikmahbudhi Pontianak: Hentikan Provokasi, Jaga Persatuan Bangsa appeared first on Pontianak Informasi.

Dalam pernyataannya, Puan menyampaikan, “Atas nama seluruh anggota dan pimpinan DPR RI, kami meminta maaf apabila belum sepenuhnya dapat menjalankan tugas kami sebagai wakil rakyat” sebagai wujud tanggung jawab dan rasa prihatin atas kejadian yang terjadi saat unjuk rasa tersebut. Ia juga menegaskan bahwa DPR akan terus berbenah dalam mendengar aspirasi masyarakat agar aspirasi rakyat dapat tersalurkan dengan baik dan tanpa kekerasan.

Puan Maharani juga menyampaikan belasungkawa mendalam untuk almarhum Affan Kurniawan. Ia berharap, “Semoga amal ibadahnya diterima Allah SWT, dan keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan, ikhlas menerimanya dan diberi ketabahan oleh Allah Subhanahu wa ta’ala. Amin YRA.” Pernyataan ini menunjukkan rasa empati dan dukanya atas musibah yang menimpa keluarga korban.

Lebih lanjut, Puan mendesak agar Kapolri beserta jajaran dapat mengusut tuntas secara transparan insiden yang menyebabkan kematian pengemudi ojol tersebut. Ia berjanji DPR akan mengawal proses penyelidikan sampai selesai agar tidak ada kejadian serupa yang terulang di masa mendatang.

Mengenai tindak kekerasan yang dialami peserta demonstrasi, Puan mengaku prihatin dan berkomitmen membuka ruang komunikasi yang sehat dan gotong royong dalam membangun bangsa dan negara. “Kita bersama harus selalu mawas diri, harus selalu bekerja keras, dan harus selalu berdoa agar ke depan insiden dan tragedi seperti ini tidak pernah terjadi lagi,” ujarnya.

Ke depan, DPR akan melakukan introspeksi dan evaluasi diri secara menyeluruh agar dapat menjalankan fungsi sebagai wakil rakyat dengan lebih baik serta sensitif terhadap kondisi masyarakat yang sedang menghadapi tantangan ekonomi. Permintaan maaf dan janji perbaikan dari Puan ini diharapkan bisa meredam ketegangan serta membangun kembali kepercayaan publik kepada DPR.

Demonstrasi yang awalnya memprotes kenaikan tunjangan anggota DPR di tengah kesulitan ekonomi masyarakat ini menjadi peringatan keras bagi para wakil rakyat untuk segera berubah dan lebih mendengar suara rakyat.

The post Puan Maharani Sampaikan Permohonan Maaf atas Kericuhan Demo hingga Korban Jiwa, Janji DPR Akan Berbenah appeared first on Pontianak Informasi.

Ini adalah hari ke tiga massa mendatangi gedung. Aksi demo telah digelar sejak Rabu, 27 Agustus 2025.

Massa kembali menuntut tentang pencabutan tunjangan DPR RI, Pengesahan RUU Perampasan Aset, Kenaikan gaji guru dan honorer, penanganan tegas terhadap praktik Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kalimantan Barat.

Selain itu ada tuntutan tambahan yakni mencopot Kapolresta terkait represifitas dan terlukanya rekan seperjuangan saat demonstrasi beberapa hari lalu, Evaluasi satgas PKH di Kalbar, Meminta pemerataan sarana dan prasarana pendidikan di Kalbar, dan kawal 19 juta lapangan pekerjaan

Hingga menuju petang ini, massa masih memadati halaman Gedung DPRD Kalbar. Perwakilan dari DPRD Kalbar tampak turut menemui massa aksi.

Para demonstran masih menyuarakan aspirasinya di depan Gedung DPRD Provinsi Kalbar. Demonstran juga tampak membakar lampu di halaman gedung.

Tak hanya itu, mereka juga mendirikan bender merah putih setengah tiang di halaman gedung DPRD Kalbar. Ini adalah bentuk kekecewaan mereka terhadap kebijakan pemerintah saat ini.

The post Demo Hari Ketiga di DPRD Kalbar, Tagih 19 Juta Lapangan Kerja dan Kecam Sikap Represif Aparat appeared first on Pontianak Informasi.

Kericuhan terjadi ketika massa berusaha bergerak dari depan ke bagian belakang kompleks gedung DPR. Aparat yang berjaga kemudian memukul mundur para demonstran dengan menggunakan water cannon.

Berdasarkan pantauan di lapangan, sedikitnya enam orang peserta aksi diamankan oleh aparat kepolisian. Mereka kini masih menjalani pemeriksaan, termasuk terkait barang-barang yang dibawa saat aksi.

Pihak kepolisian menjelaskan bahwa langkah pembubaran dilakukan karena situasi di sekitar lokasi dianggap sudah tidak kondusif.

“Massa akan dibubarkan demi menjaga keamanan dan ketertiban,” ujar aparat di lokasi.

Mengutip siaran pers dalam Aliansi Rakyat Bergerak di akun Instagram (IG) @gejayamemanggil, aksi itu dinamai “Indonesia Gelap, Revolusi Dimulai”. Ada beberapa poin yang dituntut, antara lain:

1.Turunkan Prabowo-Gibran
2.Bubarkan Kabinet Merah-Putih
3.Bubarkan DPR RI
4.Hentikan proyek penulisan ulang sejarah Indonesia
5.Tangkap dan adili Fadli Zon atas penyangkalan terhadap tragedi pemerkosaan massal 1998
6.Tolak Rancangan Kitab Hukum Undang-Undang Anti-Pemerasan (RKHUAP)
7.Transparansi gaji anggota DPR
8.Batalkan kebijakan tunjangan rumah anggota DPR
9.Gagalkan rencana kenaikan gaji anggota DPR

The post Demo di Depan Gedung DPR Ricuh, Enam Orang Diamankan Polisi appeared first on Pontianak Informasi.

Para sopir truk menyuarakan berbagai tuntutan yang menjadi inti keresahan mereka. Mereka menolak penindakan zero ODOL karena dianggap memberatkan, terutama karena regulasi yang ada dinilai belum lengkap dan belum memperhatikan kondisi nyata di lapangan. Selain itu, mereka juga menuntut revisi Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009, perlindungan hukum bagi sopir, penghapusan praktik pungutan liar dan premanisme di jalan, serta kesetaraan perlakuan hukum.

Aksi ini bukan hanya sekadar mogok kerja, melainkan juga menjadi simbol perlawanan terhadap kebijakan yang dianggap tidak adil dan menyengsarakan para sopir truk. Mereka membawa simbol duka berupa kain putih bertuliskan “Turut Berduka Matinya Keadilan Bagi Sopir” sebagai bentuk protes atas ketidakadilan yang mereka rasakan selama ini.

Dalam aksi di Solo, insiden sempat terjadi ketika sebuah ambulans yang melintas di lokasi demo dirusak oleh dua sopir truk. Polisi kemudian mengamankan situasi dan insiden tersebut diselesaikan secara damai. Sopir ambulans yang mengalami kejadian tersebut menyampaikan bahwa ambulansnya terhalang dan tidak dapat melintas dengan lancar karena adanya blokade dari peserta demo.

Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan serta Kementerian Perhubungan menyatakan komitmen untuk mengawal ketat implementasi zero ODOL hingga 2026 dengan tahapan sosialisasi, peringatan, dan penegakan hukum. Namun, para sopir menilai sosialisasi dan regulasi yang ada belum cukup dan menuntut dialog lebih lanjut agar kebijakan tersebut dapat berjalan dengan adil dan tidak merugikan mereka.

Aksi demo ini menjadi sorotan nasional karena melibatkan ribuan sopir truk yang merasa suara mereka selama ini kurang didengar. Mereka berharap pemerintah dapat mempertimbangkan aspirasi mereka agar tercipta solusi yang menguntungkan semua pihak, terutama dalam menjaga keselamatan jalan tanpa mengorbankan kesejahteraan sopir truk. Demonstrasi ini juga mengingatkan pentingnya dialog dan pendekatan yang lebih manusiawi dalam penegakan aturan transportasi di Indonesia.

The post Ribuan Sopir Truk Gelar Demo Tolak Kebijakan Zero ODOL, Suara Keadilan dan Kesulitan Sopir Menggema di Jalan appeared first on Pontianak Informasi.

Aksi ini digelar untuk memperingati 25 tahun wafatnya Syafaruddin, mahasiswa POLNEP yang tewas tertembak dalam aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur Kalimantan Barat pada 14 Juni 2000. Dua dekade lebih berlalu, namun kasus ini belum menemui kejelasan hukum mengenai siapa pelaku, apa motifnya, serta bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap peristiwa tersebut.

Aliansi mahasiswa menyebut Syafaruddin bukan hanya korban kekerasan aparat, tetapi juga simbol matinya keadilan dan kebebasan sipil. Dalam orasinya, mereka mengecam budaya impunitas yang masih terus dipelihara negara, serta sikap aparat yang dianggap belum mampu mengungkap kasus ini.

Dalam pernyataan sikap yang dibacakan di depan gerbang Polda Kalbar, mereka menyampaikan dua tuntutan utama: menolak segala bentuk tindakan represif terhadap massa aksi damai, serta menuntut dibukanya kembali dokumen kasus kematian Syafaruddin, dengan tenggat waktu maksimal tiga hari kerja terhitung sejak 16 Juni 2025.

Syarif Falmu, selaku Menteri Sosial dan Politik BEM POLNEP Pontianak, turut menyampaikan sikap tegas terhadap aparat.

“Kami meminta kepada pihak Polda untuk tidak melakukan tindakan represifitas kepada massa aksi, kepada masyarakat pemuda maupun mahasiswa ke depannya,” ujarnya di tengah aksi.
Ia juga menekankan bahwa Polda Kalbar perlu membuka akses informasi terhadap dokumen penyelidikan tragedi 14 Juni 2000.

“Selanjutnya kami meminta Polda Kalbar untuk membuka kembali dokumen terkait tragedi kasus 14 Juni tahun 2000, di mana kami berikan jatuh tempo 3 hari sejak hari ini, tanggal 16 Juni 2025,” tegasnya.

Aksi berjalan tertib dengan pengawalan aparat kepolisian. Para peserta membawa poster-poster berisi seruan keadilan dan menolak pelupaan sejarah. Aliansi mahasiswa ini juga menyatakan akan terus mengawal isu ini dan siap melakukan aksi lanjutan jika tidak ada respons serius dari institusi terkait. Mereka menegaskan bahwa perjuangan menuntut keadilan bagi Syafaruddin adalah bagian dari tanggung jawab sejarah yang tidak boleh diabaikan.

The post 25 Tahun Tragedi Syafaruddin, Aliansi Mahasiswa Gelar Aksi “Juni Berdarah” Tuntut Keadilan appeared first on Pontianak Informasi.

Kejadian tersebut terekam dalam video yang menunjukkan seorang petugas polisi bersenjata mengarahkan senjatanya ke arah Tomasi dan menembakkan peluru karet yang mengenai bagian belakang kaki kirinya. Tomasi tampak kesakitan dan terhuyung mundur sambil memegangi kakinya. Meski mengalami luka, Tomasi dilaporkan hanya mengalami cedera ringan dan dalam kondisi stabil.

Insiden ini terjadi di tengah ketegangan yang meningkat antara polisi dan para pengunjuk rasa yang menentang kebijakan keras pemerintah Presiden Donald Trump terkait imigrasi ilegal. Polisi menggunakan berbagai alat kendali massa, termasuk peluru karet dan gas air mata, untuk membubarkan kerumunan yang telah memblokir jalan dan membakar kendaraan.

Selain Tomasi, beberapa jurnalis lain juga mengalami cedera saat meliput protes tersebut, termasuk seorang fotografer Inggris yang harus menjalani operasi akibat luka tembak peluru plastik. Organisasi perlindungan jurnalis menyerukan agar aparat menghormati peran media dan menghindari tindakan yang mengancam keselamatan wartawan.

Pihak kepolisian Los Angeles menyatakan akan menyelidiki insiden ini, namun belum memberikan komentar rinci mengenai apakah penembakan tersebut disengaja atau tidak. Sementara itu, pemerintah Australia menyatakan dukungan penuh kepada Tomasi dan menegaskan pentingnya kebebasan pers dalam menjalankan tugas peliputan.

Peristiwa ini menambah daftar panjang tantangan yang dihadapi wartawan saat meliput aksi protes yang kerap berujung bentrokan antara aparat dan demonstran di Amerika Serikat.

The post Wartawan Australia Ditembak Peluru Karet Polisi Saat Meliput Protes di Los Angeles appeared first on Pontianak Informasi.

Kabar ini dikonfirmasi oleh Sekretaris Majelis Syuro PA 212 Slamet Maarif, Rabu (12/10/2022). Slamet Maarif mengatakan Aksi 411 direncanakan akan digelar pada Jumat, 4 November 2022.

“Insyaallah [gelar Aksi 411] di depan Istana,” katanya, dikutip dari CNNIndonesia.com (12/10).

Sekretaris Jendral PA 212 Uus Sholihuddin juga membenarkan rencana tersebut. Dia mengatakan rencana aksi itu akan membawa tiga tuntutan alias Tritura, yakni turunkan harga BBM, turunkan harga-harga dan tegakan supremasi hukum.

Uus menegaskan, jika Presiden tak menyanggupi tuntutannya, turun adalah solusinya.

“Kalau enggak sanggup, Jokowi turun,” tegas Uus.

Seperti diketahui, demonstrasi bertajuk Aksi 411 awalnya digelar pada 4 November 2016 silam.

Pada saat itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok didemo terkait dengan pernyataannya soal Alquran surat Al-Maidah Ayat 51. Ahok dianggap telah menghina agama Islam.

Aksi damai itu disebut-sebut sebagai sebagai aksi terbesar sepanjang sejarah modern bangsa Indonesia. 

Dilansir dari okenews, Aksi yang berpusat di kawasan antara Bundaran Hotel Indonesia, Bundaran Bank Indonesia dan Istana Kepresidenan ini dipenuhi dengan demonstran berpakaian putih. Polisi memperkirakan, aksi yang membentuk “Lautan Putih” ini dihadiri sekitar 200.000 warga, perkiraan lainnya aksi tersebut dihadiri 50.000 warga.

Namun, dikutip dari REPUBLIKA.co.id, hitungan GoogleMap memperlihatkan bahwa jumlah peserta Aksi 411 sebanyak 3,2 juta orang.

Aksi itu diinisiasi oleh GNPF MUI bersama FPI dan ormas Islam lainnya. Setelah aksi tersebut, berlanjut Aksi 2 Desember 2016 dan Aksi 21 Februari 2017 atau Aksi 212; dengan rata-rata diikuti ratusan ribu massa di kawasan Monumen Nasional atau Patung Kuda, Jakarta.

The post Alumni 212 akan Gelar Reuni Aksi 411 Besar-besaran! Bawa Tritura & Tuntut Jokowi Turun Jika Tak Sanggup appeared first on Pontianak Informasi.