BEM SI Kerakyatan Sampaikan 17+8 Tuntutan Rakyat ke Istana, Desak Presiden Bentuk Tim Investigasi Makar

PONTIANAK INFORMASI, Nasional – Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan melakukan kunjungan ke Istana Kepresidenan pada Kamis, 4 September 2025, untuk menyampaikan tuntutan rakyat yang dirangkum dalam gerakan “17+8 Tuntutan Rakyat.” Perwakilan BEM SI diterima oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Menteri Pendidikan Tinggi, Brian Yuliarto, untuk membahas aspirasi yang disuarakan mahasiswa tersebut.

Koordinator Media BEM SI Kerakyatan, Pasha Fazillah Afap, menegaskan pihaknya menuntut dan mendesak Presiden Prabowo Subianto segera membentuk tim investigasi terkait dugaan makar yang terjadi bersamaan dengan aksi demonstrasi beberapa waktu terakhir. “BEM SI Kerakyatan menyampaikan bahwa kami dengan tegas menuntut dan menekan Bapak Presiden untuk segera membentuk tim investigasi terkait dugaan makar,” ujarnya setelah pertemuan.

Selain itu, BEM SI Kerakyatan juga mendorong pemerintah untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Dalam pertemuan tersebut, aspirasi mahasiswa diterima dengan respons yang cukup positif dari pemerintah. Pasha menyampaikan bahwa Menteri Sekretaris Negara menyambut baik tuntutan ini dan berjanji akan segera menyampaikannya kepada Presiden.

Di sisi lain, Ketua BEM UPNVJ, Kaleb Otniel Aritonang, menekankan pentingnya penegakan supremasi sipil dan penolakan terhadap militerisme. “Kami menolak militerisme karena seharusnya militer berfungsi sebagai alat negara dan harus kembali ke barak,” tegasnya.

Meskipun aspirasi telah disampaikan, BEM SI Kerakyatan menegaskan komitmennya untuk terus mengawasi perkembangan tuntutan tersebut. Kaleb mengatakan bahwa pertemuan ini bukan berarti kemenangan mutlak, melainkan perlu pengawasan lanjutan dari masyarakat. “Kami mengajak masyarakat untuk terus memperhatikan dan mendukung segala tuntutan,” tambahnya.

Tanggapan pemerintah terhadap aspirasi mahasiswa ini dinilai cukup positif. Namun, BEM SI Kerakyatan belum memastikan akan menggelar demonstrasi lanjutan hingga situasi di Jakarta dianggap kondusif. Koordinator Pusat BEM SI Kerakyatan, Muhammad Ikram, menyatakan bahwa mereka memilih menunda aksi jika kondisi masih belum memungkinkan.

Aksi mahasiswa ini merupakan bagian dari rangkaian demonstrasi yang telah berlangsung di berbagai daerah sejak Agustus 2025, menyoroti isu-isu mulai dari kenaikan tunjangan anggota DPR hingga berbagai kebijakan publik yang menjadi perhatian masyarakat saat ini.