PONTIANAK INFORMASI – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalimantan Barat menyoroti masih terjadinya penumpukan pendaftar di sejumlah SMA negeri di Kota Pontianak menjelang pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdikbud Kalbar, Syarif Faisal, mengatakan fenomena tersebut menjadi tantangan yang terus berulang setiap tahun karena tingginya minat siswa dari daerah l untuk bersekolah di ibu kota provinsi.
“Misalnya di Pontianak yang selalu menjadi tantangan adalah penuhnya kuota sekolah. Karena kita punya wilayah kabupaten yang berbatasan langsung seperti Kubu Raya dan Mempawah, sehingga banyak anak-anak yang didorong untuk masuk ke sekolah-sekolah di Kota Pontianak,” kata Faisal.
Menurutnya, kondisi tersebut menyebabkan sejumlah sekolah negeri di Kota Pontianak cepat penuh meski masih tersedia daya tampung di sekolah-sekolah lain yang berada di wilayah sekitar.
Padahal, lanjut Faisal, sekolah negeri di daerah maupun kawasan sekitar Kota Pontianak juga memiliki kualitas yang baik dan masih mampu menampung lulusan SMP dari wilayah setempat.
“Sebenarnya wilayah sekitar Kota Pontianak itu juga ada sekolah negeri yang cukup baik dan bisa menampung lulusan dari kabupaten-kabupaten tersebut,” ujarnya.
Di sisi lain, Disdikbud Kalbar saat ini tengah mematangkan seluruh persiapan pelaksanaan SPMB 2026. Sebagai bagian dari tahapan sosialisasi, pihaknya akan menyediakan akun demo mulai 15 Juni mendatang agar orang tua dan calon peserta didik dapat mencoba sistem pendaftaran secara mandiri.
“Kita sudah melakukan seluruh persiapan. Sekitar tanggal 15 Juni akan mulai dibuat akun demo untuk orang tua yang ingin mencoba bagaimana menggunakan aplikasi siswa untuk mendaftar SPMB,” jelas Faisal.
Sementara itu, pembuatan akun resmi dan pendaftaran jalur afirmasi serta mutasi dijadwalkan mulai dibuka pada 20 Juni 2026.
Disdikbud juga meminta orang tua untuk aktif mencari informasi ke sekolah tujuan. Sejumlah SMA di Kalbar telah melakukan sosialisasi secara mandiri melalui media sosial maupun pertemuan langsung dengan masyarakat.
Untuk wilayah perbatasan dan pedalaman yang memiliki keterbatasan akses internet, Disdikbud tidak mewajibkan seluruh sekolah menerapkan pendaftaran secara daring.
“Kita tidak memaksakan seluruh SMA di Kalbar mengikuti SPMB secara online. Untuk daerah yang sulit akses internet dan memiliki keterbatasan sarana-prasarana, kita izinkan melakukan pendaftaran secara luring atau tatap muka,” katanya.
Bahkan, beberapa sekolah disebut melakukan strategi jemput bola untuk memastikan akses pendidikan tetap terbuka bagi masyarakat. Salah satunya SMA Negeri 2 Sandai di Kabupaten Ketapang yang para guru dan kepala sekolahnya mendatangi langsung rumah-rumah warga untuk memperkenalkan sekolah dan menjaring calon peserta didik.
Langkah tersebut dilakukan agar pelaksanaan SPMB 2026 dapat menjangkau seluruh calon siswa di Kalimantan Barat, baik yang berada di perkotaan maupun daerah terpencil.
