Kejaksaan Agung Sita Rp 11,8 Triliun dari Lima Perusahaan Wilmar Group dalam Kasus Korupsi Ekspor CPO

PONTIANAK INFORMASI, Nasional – Kejaksaan Agung (Kejagung) berhasil menyita uang sebesar Rp 11,8 triliun dari lima perusahaan yang tergabung dalam Wilmar Group terkait kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) dan produk turunannya pada periode Januari 2021 hingga Maret 2022. Penyitaan ini dilakukan pada tingkat penuntutan sebagai bagian dari proses hukum yang masih berjalan di Mahkamah Agung.

Dilansir dari Detik.com, Direktur Penuntutan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Sutikno, menjelaskan bahwa dana tersebut merupakan pengembalian kerugian negara yang dihitung berdasarkan audit oleh BPKP dan ahli dari UGM. Kerugian negara yang timbul meliputi kerugian keuangan negara, illegal gain, dan kerugian perekonomian negara dengan total mencapai Rp 11.880.351.802.619.

Kelima perusahaan yang mengembalikan uang tersebut adalah PT Multimas Nabati Asahan sebesar Rp 3,997 triliun, PT Multinabati Sulawesi Rp 39,7 miliar, PT Sinar Alam Permai Rp 483,9 miliar, PT Wilmar Bioenergi Indonesia Rp 57,3 miliar, dan PT Wilmar Nabati Indonesia Rp 7,3 triliun. Uang hasil penyitaan kini disimpan dalam rekening penampungan Kejaksaan Agung di Bank Mandiri dan telah mendapat izin penyitaan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Kasus ini bermula dari dugaan korupsi korporasi dalam pemberian fasilitas ekspor CPO yang merugikan negara secara besar-besaran. Meskipun para terdakwa korporasi sempat diputus lepas oleh hakim di tingkat pengadilan, Kejagung tetap melanjutkan proses hukum melalui kasasi. Uang yang disita ini menjadi barang bukti penting dalam proses tersebut.

Kejagung juga memamerkan sebagian uang sitaan senilai Rp 2 triliun dalam pecahan Rp 100 ribu sebagai bukti nyata penyitaan terbesar dalam sejarah penanganan kasus korupsi di Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan mengapresiasi langkah Kejagung dalam penyitaan ini sebagai upaya serius pemberantasan korupsi di sektor strategis kelapa sawit.