Sumber: Instagram/kamidayakkalbar
Pontianak Informasi, Lokal – Kalimantan kembali jadi sorotan setelah muncul rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) berbasis uranium di wilayah ini, termasuk Melawi. Wacana tersebut digadang-gadang sebagai bagian dari langkah menuju “energi masa depan” dan kemajuan bangsa. Namun, sejumlah pihak menyuarakan penolakan dengan tegas.
Koalisi masyarakat adat dan lingkungan menyatakan bahwa penolakan terhadap PLTN bukan berarti menolak kemajuan. Mereka mempertanyakan kesiapan Indonesia secara teknologi, sumber daya manusia, dan sistem pengawasan.
“Kita belum siap dan belum benar-benar butuh,” tulis akun @kamidayakkalbar dalam unggahannya.
Salah satu alasan utama penolakan adalah fakta bahwa Indonesia saat ini tidak kekurangan pasokan listrik. Permasalahan yang ada lebih kepada kebijakan dan harga listrik, bukan defisit energi. Padahal, Indonesia memiliki banyak alternatif energi yang lebih aman dan ramah lingkungan seperti tenaga surya, air, angin, biodiesel, bahkan batu bara.
PLTN dinilai membawa risiko tinggi, terutama karena menggunakan uranium, zat radioaktif yang sangat berbahaya jika terjadi kebocoran. Dampaknya bisa mencakup kerusakan lingkungan dan kesehatan jangka panjang, termasuk kanker dan cacat lahir.
Kekhawatiran lain muncul terkait siapa yang akan mengendalikan proyek besar ini. “Biasanya yang pegang kendali itu investor asing dan pejabat lokal yang mentalnya korup,” tulis unggahan tersebut. Masyarakat lokal justru berpotensi menjadi penonton di tanahnya sendiri.
Alih-alih PLTN, masyarakat mendorong pemerintah fokus pada ketahanan pangan, pendidikan, penurunan harga BBM, dan pembangunan infrastruktur dasar.
