Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Budisatrio Djiwandono (Foto : Kurniawan/detikcom)
PONTIANAK INFORMASI, Politik – Partai Gerindra memberikan teguran keras kepada Bupati Pati, Sudewo, usai kebijakan kontroversial menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen. Kebijakan ini memicu aksi unjuk rasa besar-besaran dan penolakan dari masyarakat Pati yang berujung pada kericuhan.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Budisatrio Djiwandono, menyampaikan bahwa teguran keras sudah diberikan kepada Sudewo. Bahkan, Ketua Umum Gerindra sekaligus Presiden RI, Prabowo Subianto, turut memberi perhatian khusus terkait kasus ini. Budisatrio juga menyebut bahwa Sekretaris Jenderal Gerindra, Sugiono, telah memberikan teguran kepada Bupati Pati Sudewo.
“Beliau sudah diberi teguran yang keras. Pak Presiden juga sudah memberi perhatian, Sekretaris Jenderal DPP Partai juga sudah memberikan teguran,” ujar Budisatrio di gedung DPR, Jakarta, Jumat (15/8/2025) dikutip dari Detiknews.
Gerindra berkomitmen untuk terus mengawal proses pemakzulan Sudewo yang sudah berjalan di DPRD Kabupaten Pati. Budisatrio berharap agar proses ini bisa menjadi solusi dan menjawab kekecewaan masyarakat. “Kita akan terus mengawal dan memperbaiki dan semoga ke depan itu akan bisa lebih baik dan insyaallah, semoga masyarakat Pati juga, kekecewaan juga bisa terjawab,” katanya.
Kenaikan tarif PBB-P2 di Pati yang belum pernah naik selama 14 tahun dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan daerah guna membiayai pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Namun, ketika masyarakat memprotes, Sudewo menantang mereka dengan berkata, “Siapa yang akan melakukan penolakan? Silahkan lakukan,” yang memicu kemarahan warga.
Aksi demonstrasi yang digelar pada Rabu (13/8/2025) di depan kantor Bupati Pati diwarnai ricuh dengan jumlah massa yang mencapai puluhan ribu orang. Sudewo justru memilih tidak menunjukkan diri di kantor dan tidak menghadiri rapat paripurna DPRD terkait dengan keadaan serta pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto.
DPRD Kabupaten Pati merespon tuntutan warga dengan membentuk Panitia Khusus untuk proses pemakzulan Sudewo, yang memperoleh dukungan dari Fraksi Gerindra. Walaupun Sudewo menyatakan bahwa jabatan yang diembannya diperoleh secara konstitusional dan demokratis sehingga tidak bisa digeser hanya karena desakan massa, tekanan politik dan publik semakin menguat.
Dengan teguran keras dari partai dan perhatian langsung dari Presiden, partai mengingatkan seluruh kadernya untuk menjaga kepercayaan publik dan memprioritaskan kepentingan rakyat dalam menjalankan tugas. Gerindra berharap agar insiden seperti ini tidak terulang demi keharmonisan dan keberlanjutan pembangunan di daerah.
