PONTIANAK INFORMASI – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat mulai dikhawatirkan berdampak terhadap sektor pertanian hingga memicu gagal panen. Pemerintah Provinsi Kalbar pun menyiapkan langkah mitigasi untuk menjaga produksi pangan masyarakat.
Hal tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kalbar yang dipimpin Gubernur Ria Norsan di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Selasa (8/9/2026).
Ria Norsan mengatakan karhutla tidak hanya berdampak terhadap lingkungan dan kualitas udara, tetapi juga berpotensi mengganggu sektor pertanian.
“Dari kebakaran hutan berpotensi mengakibatkan terjadi gagal panen. Sehingga dengan rapat ini kita membahas upaya mengantisipasi terjadinya gagal panen. Mitigasi dari awal sudah kita antisipasi, bagaimana tindakan pencegahannya,” kata Norsan.
Dalam rapat tersebut, pemerintah juga membahas perkembangan karhutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Kabupaten Ketapang dan Kubu Raya menjadi daerah yang masih ditemukan titik api.
“Sekarang yang masih ada api itu di Ketapang, kemudian juga di Kubu Raya masih ada,” ujarnya.
Menurut Norsan, penanganan karhutla membutuhkan kolaborasi berbagai pihak. Pemprov Kalbar terus berkoordinasi dengan TNI, Polri, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, mahasiswa, organisasi kemasyarakatan hingga masyarakat untuk melakukan pemadaman dan pencegahan.
Selain karhutla, persoalan ketersediaan air bersih juga menjadi perhatian. Sejumlah daerah mulai mengalami kesulitan air akibat kondisi sungai yang debitnya menurun.
“Sudah banyak daerah dan pemukiman masyarakat yang terkendala air bersih. Air PDAM sudah mulai asin,” ungkap Norsan.
Pemprov Kalbar juga mendukung gerakan masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang ikut mendistribusikan air bersih kepada warga terdampak.
Persoalan ketahanan pangan turut menjadi perhatian karena kondisi cuaca dan karhutla dapat memengaruhi produksi pertanian. Karena itu, pemerintah diminta melakukan langkah antisipasi sejak awal agar gangguan terhadap produksi pangan dapat ditekan.
Dari sisi penanganan bencana, Norsan mengatakan Pemprov Kalbar telah melakukan pergeseran anggaran dari Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk mendukung penanggulangan bencana.
“Walaupun belum ketok palu Perubahan, insyaallah dalam waktu dekat ketok palu, namun kita sudah bisa menggunakan dana ini. Kita prioritaskan untuk penanggulangan bencana,” tegasnya.
Rapat Forkopimda juga membahas kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat, kenaikan harga BBM di wilayah perbatasan, serta sejumlah laporan aktivitas masyarakat yang berpotensi menimbulkan keresahan.
Norsan meminta Satpol PP melakukan penertiban sesuai aturan dengan mengedepankan pendekatan edukasi dan pembinaan.
Melalui rapat tersebut, Pemprov Kalbar bersama unsur Forkopimda memperkuat koordinasi dalam menghadapi berbagai persoalan yang berdampak langsung terhadap masyarakat, terutama karhutla, ketahanan pangan, air bersih, dan kondisi lingkungan.
