Foto Ilustrasi Harga Minyak Goreng: Merdekacom
Berita Nasional, PONTIANAK INFORMASI – Pemerintah resmi menerapkan kebijakan pelarangan ekspor produk minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO), minyak sawit merah atau red palm oil (RPO), palm oil mill effluent (POME), serta refined, bleached, deodorized (RBD) palm olein dan used cooking oil. Kebijakan ini berlaku efektif mulai 28 April 2022 pukul 00.00 WIB.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Ekon) Airlangga Hartarto dalam keterangan persnya mengatakan bahwa pemerintah akan menindak tegas pihak-pihak yang melanggar aturan ini.
“Pelarangan ekspor sementara minyak goreng ini merupakan komitmen kuat pemerintah untuk memprioritaskan masyarakat. Oleh sebab itu setiap pelanggaran yang terjadi akan ditindak dengan tegas. Pemerintah akan tegas menindak siapa saja yang melanggar keputusan tersebut,” tegasnya, Rabu (27/04/2022) malam, secara virtual.
Airlangga menjelaskan, kebijakan itu menyesuaikan dengan arahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dan memperhatikan pandangan serta tanggapan masyarakat, agar tidak menjadi perbedaan interpretasi maka kebijakan pelarangan ekspor didetailkan berlaku untuk semua produk CPO, RPO, POME, RBD palm olein, dan used cooking oil.
Kebijakan ini diatur dengan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag). Kebijakan pelarangan diberlakukan hingga tersedianya minyak goreng curah di masyarakat seharga Rp14 ribu per liter yang merata di seluruh wilayah Indonesia.
“Kebijakan ini diberlakukan untuk memastikan bahwa produk CPO dapat didedikasikan seluruhnya untuk ketersediaan minyak goreng curah dengan harga Rp14 ribu per liter terutama di pasar-pasar tradisional dan untuk UMK (usaha mikro kecil),” ujar Airlangga.
Hal ini juga disampaikan oleh Presiden Jokowi. Beliau menegaskan Pemenuhan kebutuhan masyarakat tersebut akan menjadi patokannya dalam mengevaluasi kebijakan larangan ekspor minyak goreng.
“Begitu kebutuhan dalam negeri sudah terpenuhi, tentu saya akan mencabut larangan ekspor. Karena saya tahu negara perlu pajak, negara perlu devisa, negara perlu surplus neraca perdagangan. Tapi memenuhi kebutuhan pokok rakyat adalah prioritas yang lebih penting,” ungkapnya. (yd)
