Kepala DJPb Provinsi Kalbar, Imik Eko Putro disaksikan Gubernur Sutarmidji menyerahkan penghargaan dari Menteri Keuangan atas keberhasilan Pemerintah Provinsi Kalbar menyusun dan menyajikan laporan keuangan tahun 2021 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang diterima Sekda Kalbar, Harisson. (Foto: Jau/KalbarOnline.com)
PONTIANAK INFORMASI, LOKAL – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) kembali meraih penghargaan dari Kementerian Keuangan melalui Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Kalbar. Penghargaan ini diberikan atas keberhasilan Pemprov Kalbar menyusun dan menyajikan laporan keuangan tahun 2021 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Prestasi tersebut menandai kali ketiga berturut-turut Pemprov Kalbar meraih opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar saat itu, Harisson, menyampaikan rasa syukurnya atas capaian ini. Ia menegaskan bahwa seluruh jajaran Pemprov Kalbar patut berbangga atas prestasi tersebut, namun ia juga mengingatkan agar tidak berpuas diri.
“Tentunya ini menjadi kebanggaan bersama,” ujar Harisson usai menerima penghargaan di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Kamis, 20 Oktober 2022.
Ia juga meminta agar Pemprov Kalbar terus meningkatkan kualitas laporan keuangan untuk mempertahankan prestasi yang telah diraih.
Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalbar, Imik Eko Putro, turut mengingatkan pentingnya mempertahankan predikat WTP bagi pemerintah daerah yang sudah meraihnya, termasuk Pemprov Kalbar. Ia berharap daerah yang telah mendapatkan opini WTP bisa semakin meminimalisir permasalahan dalam laporan keuangan masing-masing.
“Pemkot Pontianak, Pemkab Sintang, dan Pemkab Sanggau telah meraih WTP selama sepuluh kali berturut-turut,” sebut Imik sebagai contoh daerah yang berhasil mempertahankan prestasi tersebut.
Selain itu, Imik menekankan pentingnya optimalisasi percepatan dan kualitas pengelolaan anggaran daerah agar APBD lebih efisien dan bermanfaat bagi masyarakat. Ia berharap pengelolaan keuangan yang baik dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara langsung.
Di sisi lain, Kalimantan Barat juga menunjukkan kinerja yang baik dalam pengendalian inflasi. Imik menyampaikan bahwa Kalbar merupakan salah satu dari 10 provinsi dengan pengendalian inflasi terbaik di Indonesia. Atas prestasi ini, Kalbar berhak menerima Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp 10,83 miliar dari Kementerian Keuangan.
“Tentunya ada dana insentif yang akan diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atas upaya pengendalian inflasi,” pungkas Imik.
Prestasi Pemprov Kalbar dalam tata kelola keuangan dan pengendalian inflasi ini menjadi salah satu bukti bahwa pemerintah daerah berkomitmen untuk terus memperbaiki kualitas layanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sumber: https://kalbaronline.com/2022/10/21/raih-wtp-tiga-kali-berturut-turut-pemprov-kalbar-ganjar-penghargaan-dari-menteri-keuangan/
