Sumber : Antara
PONTIANAKINFORMASI.CO.ID, Lokal – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Barat mendorong pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Evaluasi ini dinilai penting agar manfaat program dapat dirasakan secara maksimal oleh para siswa serta untuk menjamin peningkatan kualitas pelaksanaannya secara berkelanjutan.
“Program ini sangat baik karena selain memenuhi gizi siswa, juga menggerakkan ekonomi petani, nelayan, dan pedagang kecil. Tetapi harus ada evaluasi, jangan sampai kualitas makanan menurun karena ada pihak yang hanya mengejar keuntungan pribadi,” ujar Anggota DPRD Kalbar, Arif Rinaldi, di Pontianak, Minggu.
Arif menilai bahwa meskipun program MBG memberikan dampak positif terhadap pemenuhan gizi anak-anak sekolah, sejumlah kendala teknis masih ditemukan di lapangan dan perlu segera ditangani. Ia juga menegaskan komitmen DPRD untuk berperan aktif dalam mengawasi pelaksanaan program tersebut.
Menurutnya, besarnya anggaran negara yang dialokasikan untuk MBG harus disertai dengan pengawasan ketat, khususnya terkait distribusi dan kualitas makanan yang harus sesuai standar gizi dan kebersihan.
“Evaluasi berkala itu wajib. Koordinasi jangan hanya administratif, DPRD juga harus ikut mengawasi langsung supaya program ini tepat sasaran,” tegasnya.
Di sisi lain, Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menyatakan dukungan penuh Pemerintah Provinsi terhadap program nasional yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto. Ia menekankan pentingnya perbaikan teknis dalam implementasi program, apalagi setelah muncul kasus keracunan di beberapa wilayah.
“Penyedia makanan harus bertanggung jawab. Soal gizi, kebersihan, dan jarak tempuh pengantaran supaya makanan tidak basi, semuanya harus diperhatikan,” kata Norsan.
Sebagai langkah konkret, Pemprov Kalbar dijadwalkan menggelar pertemuan pada Minggu (29/9) di Pendopo Gubernur bersama Koordinator MBG Regional Kalbar, mitra pelaksana, serta para pemangku kepentingan terkait. Pertemuan ini bertujuan untuk menyelaraskan persepsi dan menyusun langkah-langkah perbaikan demi peningkatan kualitas layanan kepada siswa.
“Kami akan melibatkan tenaga ahli gizi dan melengkapi hal-hal yang kurang. Yang penting ada koordinasi supaya pelayanan lebih baik,” tambahnya.
