Gara-Gara Telepon Bocor, Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra Dipecat Mahkamah Konstitusi

PONTIANAK INFORMASI, Internasional – Mahkamah Konstitusi Thailand telah secara resmi memecat Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra dari jabatannya pada Jumat, 29 Agustus 2025. Keputusan ini diambil lantaran Paetongtarn dinyatakan melanggar etik dalam sebuah kasus yang melibatkan bocornya rekaman percakapan teleponnya dengan mantan Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen, yang berlangsung di tengah ketegangan perbatasan kedua negara.

Di dalam percakapan yang bocor tersebut, Paetongtarn terdengar mendiskreditkan militer Thailand saat berusaha mencari solusi atas masalah yang terjadi di perbatasan. Mahkamah Konstitusi menilai bahwa tindakan Perdana Menteri tersebut tidak menjaga harga diri bangsa serta lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan negara, sebuah pelanggaran serius yang melanggar standar etik pejabat tinggi negara dan konstitusi Thailand.

Paetongtarn sebelumnya sudah diskors pada 1 Juli 2025 oleh Mahkamah Konstitusi setelah adanya petisi yang diajukan oleh 36 senator yang menudingnya tidak jujur dan melanggar etika selama percakapan telepon tersebut. Dalam sebuah pernyataan, Paetongtarn mengakui rasa khawatirnya namun menjanjikan untuk mengikuti seluruh proses hukum yang berlaku. Ia juga menyatakan bahwa ucapannya dalam telepon tersebut adalah bagian dari upaya negosiasi untuk mencegah konflik dan tidak bermaksud merugikan militer negaranya.

Bocornya rekaman percakapan ini terjadi di tengah konflik berdarah yang meletus di perbatasan antara militer Thailand dan Kamboja pada 28 Mei 2025, yang menyebabkan kematian satu tentara Kamboja. Kejadian tersebut menimbulkan ketegangan diplomatik yang cukup tinggi antara dua negara tersebut.

Sebagai pengganti Paetongtarn, Wakil Perdana Menteri Pumtam W Chacai ditunjuk untuk menjabat sebagai pemimpin sementara. Pemecatan ini menjadi pukulan besar bagi dinasti politik Shinawatra yang telah berulang kali mengalami gejolak akibat intervensi pengadilan dan militer dalam dua dekade terakhir.

Keputusan ini menandai berakhirnya masa jabatan Paetongtarn yang baru menjabat selama kurang lebih satu tahun, dan membuka jalan bagi proses pemilihan perdana menteri baru oleh parlemen, yang diperkirakan akan berjalan penuh tantangan akibat situasi politik yang sulit dan aliansi partai yang rapuh.