Nekat Kibarkan Bendera Palestina, Wali Kota Prancis Tak Pedulikan Perintah Pemerintah

PONTIANAK INFORMASI, Internasional – Sejumlah wali kota di Prancis nekat mengibarkan bendera Palestina di gedung balai kota meskipun ada larangan tegas dari pemerintah pusat. Langkah ini diambil sebagai bentuk solidaritas terhadap rakyat Palestina di tengah perang yang memasuki tahun kedua di Gaza, sekaligus menjelang pengakuan resmi Negara Palestina oleh Prancis di Majelis Umum PBB pada Senin (22/9/2025) mendatang.

Dikutip dari Kompas TV, Wali Kota Jacqueline Belhomme dari Malakoff, di luar Paris, mengaku telah diperintahkan untuk menurunkan bendera tersebut, namun menolak melaksanakan perintah itu. Ia menegaskan, “Kami berdiri bersama rakyat Palestina. Ini sebuah simbol yang penting, seperti ketika beberapa waktu lalu kami menaikkan bendera Ukraina, saat kami berdiri dengan rakyat Ukraina yang diserang Rusia”.

Seruan untuk mengibarkan bendera Palestina datang dari Pemimpin Sosialis Olivier Faure, yang meminta pemerintah kota di seluruh Prancis melakukannya sebagai bentuk dukungan simbolis. Namun, Kementerian Dalam Negeri Prancis mengeluarkan instruksi tegas kepada para prefek di berbagai wilayah untuk melarang pengibaran bendera itu di gedung publik, dengan alasan menjaga prinsip netralitas pelayanan publik dan mencegah gesekan sosial di tengah masyarakat yang beragam.

Kementerian Dalam Negeri juga memperingatkan bahwa pengibaran bendera semacam itu berpotensi membawa konflik internasional ke wilayah nasional dan bisa menimbulkan gangguan ketertiban umum. Jika wali kota melanggar larangan ini, maka kasusnya akan dibawa ke pengadilan administratif untuk diselesaikan.

Meski demikian, beberapa wali kota tetap melanjutkan pengibaran bendera, termasuk Wali Kota Mauleon-Licharre, Louis Labadot, yang mengatakan bendera Palestina sudah dikibarkan sejak Jumat lalu. Selain itu, wali kota lain di Saint-Denis dan Nantes juga menyatakan niat mereka mengibarkan bendera tersebut sebagai simbol pengakuan terhadap Negara Palestina.

Situasi ini menimbulkan perdebatan politik di Prancis menjelang pengumuman resmi pengakuan Negara Palestina oleh Presiden Emmanuel Macron dalam forum PBB. Debat ini juga mencerminkan dinamika kompleks antara kebijakan luar negeri dan politik domestik di negeri tersebut.

Dengan berbagai wali kota yang menentang perintah pemerintah pusat, isu solidaritas terhadap Palestina masih menjadi penggerak kuat di sebagian wilayah Prancis, meskipun tekanan politik dan hukum terus mengemuka untuk menegakkan larangan pemerintah.