Pemerintahan AS Resmi Dirumahkan, Ketegangan Memuncak dengan Partai Demokrat

PONTIANAK INFORMASI, Internasional – Pemerintahan Amerika Serikat (AS) resmi mengalami penutupan atau shutdown sejak Selasa malam, 30 September 2025, menyusul kegagalan Kongres mencapai kesepakatan anggaran baru. Shutdown ini merupakan yang pertama dalam enam tahun terakhir, dan berdampak pada ribuan pegawai negeri sipil yang harus dirumahkan sementara, menambah ketidakpastian dalam dinamika politik Washington.

Kegagalan kompromi antara Partai Republik, yang memiliki presiden Donald Trump, dan Partai Demokrat memicu kebuntuan. Senator Demokrat Chuck Schumer menyatakan terdapat jurang perbedaan besar antara kedua kubu yang sulit diperbaiki. Trump di sisi lain menuding Demokrat sebagai pihak yang bertanggung jawab atas shutdown ini dan mengancam akan menghukum partai tersebut beserta pendukungnya.

Dalam pernyataannya di Gedung Putih, Trump mengatakan, “Kita bisa melakukan hal-hal yang tidak bisa diubah selama shut down pemerintahan yang berdampak buruk bagi mereka, seperti menyingkirkan banyak orang, menyingkirkan hal-hal yang mereka sukai,” dilansir dari iNews.id.

Ketegangan kian memuncak ketika Trump mengunggah video berbasis kecerdasan buatan yang menyerang tokoh-tokoh Demokrat, termasuk Chuck Schumer dan Hakeem Jeffries. Video tersebut dinilai bernada rasis dan penuh kebohongan, memicu kecaman dari kubu oposisi. Jeffries pun membalas, “Bapak Presiden, lain kali jika Anda ingin berkomentar tentang saya, jangan mengada-ada dengan video AI yang rasis dan bohong,” seperti dikutip dari iNews.id.

Di sisi lain, Partai Demokrat menegaskan bahwa anggaran yang mereka usulkan bertujuan melindungi hak rakyat AS lewat subsidi Undang-Undang Perawatan Terjangkau (Affordable Care Act). Mereka membantah keras tuduhan Trump terkait anggaran untuk imigran ilegal. Namun, tidak adanya kesepakatan menyebabkan pemerintah harus menghentikan operasionalnya sementara.

Shutdown ini menyebabkan penangguhan berbagai program penting dan pelayanan federal. Diperkirakan, shutdown dapat berlanjut dalam jangka waktu yang tidak pasti, menimbulkan dampak luas terhadap pemerintahan dan masyarakat. Seorang pejabat federal memperingatkan ancaman pemecatan massal bagi pegawai negeri sipil yang tidak mendapat gaji selama shutdown.

Situasi ini menjadi peringatan bagi kedua partai untuk segera mencari solusi, mengingat dampak langsung shutdown terhadap stabilitas pemerintahan dan kehidupan rakyat AS yang bergantung pada layanan publik. Namun, saat ini belum terlihat tanda-tanda meredanya ketegangan politik di Capitol Hill yang selama ini menjadi ajang pertarungan sengit antara Partai Republik dan Demokrat.