Foto: Reuters
PONTIANAK INFORMASI, Internasional – Sidang Senat Australia kembali menjadi sorotan setelah Senator Pauline Hanson melakukan aksi kontroversial dengan mengenakan cadar atau burqa saat rapat di gedung parlemen pada Senin (24/11/2025). Aksi ini memicu kemarahan dan kecaman dari sesama anggota parlemen serta publik, karena dianggap sebagai bentuk penghinaan terhadap Muslimah dan komunitas Islam di Australia.
Dalam sidang tersebut, Hanson mengenakan burqa hitam lengkap dan menyerukan larangan penggunaan burqa di Australia, sebuah isu yang telah lama dia perjuangkan sejak awal karier politiknya. Namun, aksinya justru menuai kritik keras dari berbagai kalangan. Pemimpin Partai Hijau di Senat, Larissa Waters, menyebut tindakan Hanson sama saja dengan “mengacungkan jari tengah kepada Muslimah”. Kritik serupa juga datang dari Menteri Luar Negeri Australia, Penny Wong, yang menegaskan bahwa setiap anggota parlemen harus menjalankan tugasnya dengan sopan dan menghormati semua keyakinan.
Dalam pernyataannya, Hanson menolak melepaskan burqa meski sudah ditegur, sehingga sidang pun terpaksa diskors untuk sementara waktu. Aksi ini bukan pertama kalinya Hanson melakukan hal serupa; pada 2017, dia pernah mengenakan burqa di parlemen dengan tujuan serupa, namun kala itu juga mendapat kecaman luas. “Kita semua di tempat ini memiliki hak istimewa yang besar untuk datang ke ruangan ini. Kita mewakili negara bagian kita, orang-orang dari setiap agama, dari setiap keyakinan, dari semua latar belakang. Dan kita harus melakukannya dengan sopan,” tegas Penny Wong.
Kecaman tidak hanya datang dari dalam parlemen, tetapi juga dari masyarakat luas. Banyak warganet dan media lokal menyebut aksi Hanson sebagai tindakan rasis dan provokatif. “Itu sangat rasis dan tidak aman,” kritik Larissa Waters, seperti dilansir dari AFP. Beberapa hari setelah insiden, meme dan komentar kritis tentang Hanson pun bermunculan di media sosial, menunjukkan ketidaksetujuan publik terhadap aksi tersebut.
Sidang Senat Australia akhirnya menjatuhkan hukuman larangan mengikuti sidang kepada Hanson sebagai bentuk sanksi atas tindakannya. Keputusan ini diambil setelah berbagai pihak menilai aksi tersebut telah melanggar etika dan norma parlemen, serta merusak citra persatuan di tengah masyarakat multikultural Australia.
Aksi Hanson kembali membuka diskusi tentang batas toleransi dalam politik dan pentingnya menjaga kerukunan antarumat beragama di Australia. Banyak pihak berharap insiden ini menjadi pelajaran bagi politisi lain agar tidak memanfaatkan isu agama untuk kepentingan politik sesaat.
Insiden ini menunjukkan bahwa tindakan politisi anti-Islam seperti Hanson tetap menuai kecaman keras dari masyarakat dan institusi parlemen Australia, serta menegaskan komitmen negara terhadap nilai-nilai toleransi dan keragaman.
